Kurangnya Sinergi Antara KPUD Labusel dan Media Lokal Menimbulkan Kritik

Labusel,Indonesia-monitoring.com.



Kritik terhadap Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Labuhan Batu Selatan semakin mencuat, dengan dugaan bahwa setiap kegiatan yang diadakan oleh KPUD tidak melibatkan awak media lokal. Para awak media di Labusel merasa diabaikan, bahkan ketika mereka secara mandiri meliput kegiatan KPUD, liputan mereka tidak dihargai.

Ketua Aliansi Wartawan Labusel, Khoir Nasution, menyatakan ketidakpuasan terhadap KPUD Labusel, menegaskan bahwa kerjasama dan sinergi antara KPUD dan media lokal sangat minim. "KPUD terkesan tidak mau bersinergi dengan media dan tidak melibatkan kontrol sosial di Labusel," ujar Nasution.

Seorang wartawan dari surat kabar nasional juga menyoroti hal ini, menyebutkan bahwa meskipun KPUD Labusel memiliki anggaran yang mencapai lebih dari 20 miliar rupiah, mereka tidak mengundang wartawan untuk meliput kegiatan mereka. "Biar begitu saja, kita harus mencari kelemahan mereka, padahal kami sebagai wartawan di Labusel banyak yang profesional," ungkap wartawan tersebut.

Pada hari Selasa (26/12/23), terlihat kegiatan simulasi pemungutan dan perhitungan suara serta penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Aflikssi Serekap) di salah satu tempat Kelompok Belajar Caleg di jalan Kala Pane Kota Pinang. Namun, disayangkan bahwa tidak ada satu pun awak media asal Labusel yang dilibatkan dalam acara tersebut.

Nur Habibah Batu Bara, pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Labuhan Batu Raya, menekankan pentingnya informasi kegiatan KPUD disampaikan kepada awak media lokal. "Kegiatan KPU seharusnya diinformasikan pada awak media di Labusel karena awak pers di sini juga banyak yang profesional. Inilah himbauan kita kepada KPUD, bersinergi dengan awak media di Labusel," tegas Batu Bara.

Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Ketua KPUD Labusel, Syaful Bahri Dalimunthe, mengakui bahwa KPUD tidak pernah mengundang wartawan dalam setiap kegiatan mereka. "Kalaupun ada wartawan yang hadir, KPUD tidak mengundangnya secara resmi," ungkap Syaful Bahri Dalimunthe. Kondisi ini menunjukkan kurangnya koordinasi antara KPUD Labusel dan media lokal, menimbulkan kekhawatiran terkait transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilihan umum di daerah Labusel.(JK)