Rapat paripurna tersebut juga membahas sejumlah persoalan lain, di antaranya tunggakan gaji perangkat desa selama lima bulan dan honor Ketua RT selama tujuh bulan yang ditargetkan mulai dibayarkan pada awal Agustus 2026.
Terkait tapal batas antara Desa Windu Sari, Karya Makmur, dan Tri Karya dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Bupati menyampaikan bahwa dokumen telah disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri, dengan pertemuan lanjutan dijadwalkan pada 5 Agustus 2026.
Sementara itu, usulan pembangunan jalan tembus Tambak Boyo di Kecamatan Buay Madang Timur direncanakan masuk prioritas pembiayaan APBD Tahun Anggaran 2027, menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
Pemerintah Kabupaten OKU Timur juga melaporkan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI selama 14 tahun berturut-turut. Adapun penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 2,10 persen disebut sebagai dampak kebijakan pemerintah pusat yang mengurangi sejumlah jenis pajak dan retribusi.
Menutup penyampaiannya, Bupati menegaskan bahwa seluruh langkah yang disampaikan merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam merespons kondisi riil di masyarakat.
Bagi masyarakat, rencana operasi pasar dan pengawasan distribusi kini menjadi harapan. Namun implementasi di lapangan akan menjadi penentu, apakah langkah tersebut benar-benar mampu menekan harga dan mengatasi kelangkaan LPG bersubsidi.