“Kami ingin pengelolaan perkebunan berjalan produktif, tertib, dan berkelanjutan dengan tetap memberikan ruang bagi masyarakat untuk tumbuh bersama perusahaan. Karena itu, kolaborasi dengan koperasi, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam menjalankan amanah yang diberikan kepada PT Agrinas Palma Nusantara (Persero).”
Sementara itu, Direktur Kemitraan dan Plasma PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) menegaskan bahwa koperasi memiliki posisi penting dalam membangun model pengelolaan perkebunan yang mampu memberikan dampak ekonomi secara lebih luas kepada masyarakat.
“Kemitraan yang kami bangun bukan sekadar kerja sama usaha, tetapi bagaimana masyarakat dapat ikut tumbuh dan memperoleh manfaat dari pengelolaan perkebunan. Kami ingin koperasi menjadi mitra yang produktif, profesional, dan berkelanjutan sehingga nilai ekonomi yang tercipta dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.”
Penguatan kemitraan tersebut menjadi bagian dari kontribusi PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) dalam mendukung agenda pemerintah menuju ketahanan pangan dan energi nasional.
Optimalisasi sektor perkebunan kelapa sawit dinilai memiliki posisi strategis dalam mendorong perekonomian nasional, mendukung pengembangan energi baru dan terbarukan, sekaligus menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di daerah.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Kepatuhan dan Keberlanjutan PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) menekankan pentingnya keseimbangan antara produktivitas, tata kelola, keberlanjutan lingkungan, dan kebermanfaatan sosial dalam setiap kegiatan perusahaan.
“Keberlanjutan harus mampu menciptakan keseimbangan antara produktivitas, tata kelola, kepentingan masyarakat, dan kelestarian lingkungan. Kami ingin setiap langkah perusahaan tidak hanya menghasilkan nilai tambah bagi perusahaan, tetapi juga menghadirkan manfaat sosial dan ekonomi yang dapat dirasakan oleh masyarakat.”
Selain memperkuat kemitraan, kegiatan tersebut menjadi momentum mempererat hubungan antara perusahaan, pemerintah daerah, koperasi, tokoh masyarakat, dan masyarakat di sekitar wilayah operasional.