Pasaman, Sumatera Barat —indonesia-monitoring.com
Dugaan praktik mafia pupuk subsidi kembali mencuat dan dinilai menjadi ancaman serius bagi ketahanan pangan nasional. Hal ini disampaikan Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H., Ph.D, Pakar Hukum Internasional dan Ekonom Nasional, menanggapi keluhan petani terkait sulitnya memperoleh pupuk subsidi di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat.
Petani di Kabupaten Pasaman mengeluhkan kelangkaan pupuk subsidi menjelang musim tanam, meskipun data aplikasi penyaluran justru menunjukkan serapan pupuk masih rendah. Ketidaksesuaian antara data administrasi dan kondisi riil di lapangan memunculkan dugaan kuat adanya penyimpangan dalam distribusi pupuk subsidi.
Keluhan datang dari petani Pasaman, sementara sorotan diarahkan kepada distributor, kios atau pengecer pupuk, serta kelompok tani yang diduga terlibat. Prof. Dr. Sutan Nasomal meminta aparat penegak hukum, khususnya Polda Sumatera Barat dan Kodam I/Bukit Barisan (Pangdam Tuanku Imam Bonjol), untuk turun tangan secara tegas dan profesional.
Permasalahan ini terjadi di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, namun menurut Prof. Sutan Nasomal, fenomena serupa berpotensi terjadi di berbagai daerah di Indonesia jika tidak diawasi secara ketat.
Keluhan petani mencuat menjelang musim tanam akhir 2025 hingga awal 2026. Pernyataan Prof. Sutan Nasomal disampaikan pada 4 Januari 2026, saat menjawab pertanyaan para pemimpin redaksi media nasional dan internasional dari Jakarta melalui sambungan telepon.
Berdasarkan data aplikasi penyaluran, pada salah satu kelompok tani tercatat alokasi pupuk Urea sebesar 13.050 kilogram, namun realisasi baru 9.175 kilogram atau sekitar 71 persen, sementara sisa stok tercatat masih tinggi.
Untuk pupuk NPK Phonska, dari alokasi 26.100 kilogram, realisasi baru 8.750 kilogram atau sekitar 34 persen.
Data tersebut bertolak belakang dengan pengakuan petani yang kesulitan mendapatkan pupuk di kios resmi.
Prof. Sutan Nasomal menegaskan bahwa dugaan mafia pupuk subsidi harus ditindak tanpa pandang bulu.
Ia meminta penegakan hukum tidak berhenti pada pelaku di level bawah, tetapi menelusuri seluruh rantai distribusi, mulai dari distributor hingga kelompok tani bila terbukti terlibat.
“Penyaluran pupuk subsidi harus transparan dan adil. Jangan sampai petani dirugikan, sementara oknum tertentu diuntungkan. Ini menyangkut kepercayaan publik dan ketahanan pangan nasional,” tegasnya.
Petani berharap Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman segera mengklarifikasi data penyaluran dan memastikan pupuk subsidi benar-benar diterima oleh petani yang berhak. Hingga berita ini diturunkan, Bupati Pasaman belum memberikan tanggapan resmi terkait persoalan tersebut.
Redaksi.