“Kami bukan menolak investasi, tapi kami menolak praktik yang tidak transparan dan tidak berpihak pada warga,” lanjut Rasyid.
Tekanan massa akhirnya direspons setelah perwakilan perusahaan menemui peserta aksi.
Dalam pertemuan singkat itu, pihak perusahaan menyatakan akan menindaklanjuti tuntutan dan membuka ruang komunikasi lebih lanjut, termasuk terkait dokumen perizinan.
Terpisah, Ketua DPD MOSI, Rudi Hutagaol, menyatakan pihaknya akan membawa persoalan ini ke ranah legislatif.
Ia memastikan akan mengajukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD Deli Serdang guna meminta kejelasan status hukum perusahaan.
“Ini tidak bisa dibiarkan berlarut.
Jika terbukti tidak memiliki izin, maka harus ada sanksi tegas sesuai regulasi,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak perusahaan maupun Pemerintah Kabupaten Deli Serdang terkait polemik izin tersebut.
Situasi ini semakin memperkuat dorongan publik agar pemerintah segera mengambil langkah tegas dan transparan.
(R)