“Ketika aturan hanya berhenti di atas kertas tanpa pengawasan yang kuat, maka rakyat menjadi pihak yang paling dirugikan,” tegasnya.
Ia juga menilai praktik spekulasi harga dan dugaan permainan stok harus segera diusut agar tidak menimbulkan keresahan sosial yang lebih luas.
Dorongan Audit dan Penegakan Aturan
GMKI Timika meminta pemerintah daerah bersama dinas terkait melakukan audit distribusi secara terbuka dan menyeluruh terhadap jalur penyaluran LPG di Mimika. Selain itu, pengawasan lapangan dan inspeksi rutin dinilai penting guna memastikan tidak ada agen maupun pangkalan yang memanfaatkan situasi krisis untuk kepentingan tertentu.
Langkah tersebut dinilai sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menegaskan hak masyarakat untuk memperoleh barang dengan harga wajar, kualitas layak, dan distribusi yang adil.
“Penegakan aturan harus dilakukan secara tegas tetapi tetap berorientasi pada kepentingan rakyat. Pemerintah perlu hadir sebagai pengendali, bukan sekadar penonton,” ujar Louis.
Momentum Perbaikan Tata Kelola Energi
Di tengah kritik yang muncul, GMKI juga mendorong pemerintah daerah menjadikan krisis LPG ini sebagai momentum pembenahan sistem distribusi energi di Papua Tengah, khususnya di Timika. Transparansi stok, pengawasan digital distribusi, hingga standardisasi harga di tingkat pengecer dinilai penting untuk mencegah krisis serupa terulang.
Menurut Louis, persoalan LPG di Timika bukan semata akibat faktor geografis, melainkan persoalan tata kelola dan efektivitas kebijakan.
“Rakyat membutuhkan kepastian, bukan kepanikan. Pemerintah daerah harus menunjukkan keberpihakan nyata terhadap hak masyarakat atas energi yang adil dan terjangkau.
“Hingga berita ini diterbitkan, pihak terkait seperti pemerintah daerah maupun pihak distribusi LPG belum memberikan keterangan resmi terkait persoalan tersebut.
Ut Omnes Unum Sint — Agar Semua Menjadi Satu.