Isu Hoax Menyerang Bupati Rokan Hilir pasca pemilu 2024.
Rohil.
Indonesia-monitoring.com
-
Melalui media sosial, isu buruk kembali menerpa Bupati Rokan Hilir, Afrizal Sintong, pasca pemilu serentak 2024.
Kabar tidak benar menyebar bahwa Bupati telah melakukan pemecatan sepihak terhadap honorer yang bekerja di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Rokan Hilir.
Berita hoax tersebut secara tidak sah menuduh Bupati melakukan tindakan pemecatan atas dasar adik kandungnya, Muhammad Hotib, tidak berhasil menduduki kursi di DPRD Rokan Hilir dari daerah pemilihan satu (Dapil 1).
Namun, fakta menunjukkan bahwa partai Golkar di Kabupaten Rokan Hilir, di bawah pimpinan Afrizal Sintong, telah mengalami peningkatan suara yang signifikan, meraih 72-75 ribu suara dan berhasil mendudukkan 10 anggota DPRD Rokan Hilir.
Menyikapi isu tersebut, Bupati Afrizal Sintong dengan tegas membantah kebenaran berita hoax tersebut.
Beliau menjelaskan bahwa BPBD Rokan Hilir masih dalam proses penyeleksian administrasi, dan tidak ada dasar hukum untuk melakukan pemecatan seperti yang dituduhkan.
Bupati Afrizal Sintong juga mengingatkan masyarakat Rokan Hilir untuk lebih bijak dalam menyaring informasi, mengingat adanya orang-orang yang sengaja menyebarkan berita palsu untuk menciptakan kegaduhan.
-
Lebih lanjut, fakta menunjukkan bahwa anak sulung Bupati, Nalladia Ayu Rokan, telah berhasil duduk di DPRD Provinsi Riau sebagai anggota termuda di Indonesia, pada periode 2024-2029.
Selain itu, dua adik Bupati Rokan Hilir lainnya juga berhasil meraih kursi di DPRD Kabupaten Rokan Hilir.
Ilhami, sebagai anggota DPRD Rohil dari Dapil III, berhasil meraih suara terbanyak dari calon legislatif Partai Golkar, sementara Muhammad Hotib juga duduk di DPRD Rokan Hilir dari Dapil 1.
Kepercayaan penuh masyarakat Rohil kepada Bupati Afrizal Sintong terlihat dari dukungan mereka dalam pemilihan, serta kolaborasi antara Bupati dengan anggota keluarganya untuk memajukan Rokan Hilir melalui penarikan dana dari Provinsi Riau dan pemerintah pusat untuk pembangunan daerah tersebut.
(F.S)
