Jakarta —indonesia-monitoring.com.
Fenomena meningkatnya jumlah anak putus sekolah akibat tekanan ekonomi nasional mendapat sorotan serius dari Pakar Hukum Internasional, Prof. Dr. KH Sutan Nasomal, SH, MH. Ia meminta Presiden Republik Indonesia mengambil langkah tegas dengan memerintahkan seluruh jajaran pemerintahan pusat dan daerah untuk fokus mengatasi persoalan tersebut, yang dinilainya sebagai dampak langsung dari buruknya tata kelola dan ketidakamanan pejabat dalam menjalankan amanah jabatan.
Pernyataan itu disampaikan Prof. Sutan Nasomal saat menjawab pertanyaan para pemimpin redaksi media cetak dan online, baik nasional maupun internasional, pada 29 Januari 2026, melalui sambungan telepon seluler (preskom) dari Kantor Pusat Markas Partai Oposisi Merdeka, kawasan Kompleks Kopassus Cijantung, Jakarta.
Menurutnya, praktik korupsi yang selama ini menjerat banyak pejabat—bahkan hingga tertangkap tangan oleh KPK—telah memperparah kondisi ekonomi nasional.
Dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat kecil, terutama keluarga berpenghasilan rendah, yang kini kesulitan memenuhi kebutuhan dasar hingga harus mengorbankan pendidikan anak-anak mereka.
“Masalah anak putus sekolah hari ini sudah sangat memprihatinkan. Banyak laporan masyarakat yang masuk kepada kami.
Pendapatan orang tua menurun drastis, pekerjaan sulit didapat, sementara biaya hidup terus meningkat,” ujar Prof. Sutan Nasomal.
Ia mengungkapkan, dalam kondisi ekonomi yang lesu, diperkirakan sekitar 40 persen keluarga rumah tangga saat ini terjerat utang hanya untuk bertahan hidup. Bahkan, tidak sedikit keluarga yang akhirnya mengalami perceraian akibat tekanan ekonomi, sehingga hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak semakin terpinggirkan.
Kondisi tersebut, lanjutnya, menunjukkan kegagalan kepala daerah dalam membaca dan merespons situasi riil masyarakat.
Ia juga menilai kebijakan pemerintahan dalam satu dekade terakhir turut berkontribusi terhadap runtuhnya usaha kecil dan menengah, yang selama ini menjadi penopang utama ekonomi rakyat.
“Anak-anak akhirnya memilih tidak sekolah. Mereka turun ke jalan, mencari uang receh demi sepiring nasi, tempe, dan kerupuk. Bahkan untuk membantu adik-adiknya di rumah,” katanya.
Prof. Sutan Nasomal menegaskan agar para kepala daerah tidak hanya sibuk dengan kegiatan seremonial dan pidato formal, namun benar-benar bekerja menyelesaikan persoalan mendasar rakyat.
Ia mengingatkan bahwa pejabat negara digaji dari keringat dan pengorbanan rakyat, sehingga tidak pantas menjadikan penderitaan anak-anak putus sekolah sebagai proyek kepentingan.
Ia menutup pernyataannya dengan menekankan peran strategis Presiden RI sebagai pemegang kendali tertinggi pemerintahan.
“Presiden harus mendorong penguatan ekonomi masyarakat secara nyata. Jika jutaan anak putus sekolah akibat kepala daerah tidak mampu bekerja dengan baik, maka patut dipertanyakan, untuk apa mereka dipertahankan,” tegasnya.
