Ia juga menekankan bahwa kiprah LAKRI tidak semata-mata berkaitan dengan persoalan korupsi. Menurutnya, struktur organisasi LAKRI juga dapat berperan dalam kegiatan sosial dan kepentingan masyarakat.
“LAKRI ini tentunya bukan saja dibentuk untuk menangani korupsi saja, tetapi secara sosialnya bisa dilaksanakan oleh strukturnya ini, dan merupakan satu hal yang luar biasa,” ujarnya.
Sabar Yudo Suroso mengajak seluruh jajaran LAKRI untuk tetap menjaga kekompakan dan menjalankan organisasi secara terarah.
“Jadi kita harus terus pegang satu komando. LAKRI akan semakin besar, dan saya yakin ini akan menjadi panutan atau menjadi pandangan bagi lembaga-lembaga yang lain,” tegasnya.
Dengan diterbitkannya SK tersebut, DPP LAKRI Sumatera Utara kini memiliki landasan penetapan dari DPN LAKRI untuk menjalankan fungsi organisasi di tingkat provinsi. Kepengurusan tersebut diharapkan mampu bekerja secara profesional, independen, serta sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi.
SK DPP LAKRI Sumatera Utara tersebut ditandatangani Ketua Umum DPN LAKRI HM. S. Samueel Lee Lahengko, S.H., S.Th., Sekretaris Jenderal Ical Syamsudin, S.Sos., serta Ketua Dewan Pelindung Mayjen TNI (Purn.) Sabar Yudo Suroso.
Dengan terbentuknya kepengurusan baru ini, LAKRI Sumatera Utara diharapkan mampu memperkuat peran strategisnya dalam mendorong transparansi, pengawasan publik, pencegahan korupsi, serta pemberantasan praktik korupsi di Sumatera Utara.
