Oleh karena itu kata Sekda, penyusunan RKPD tahun 2027 harus ditekankan pada pencapaian indikator program strategis dan prioritas daerah. dimana program kegiatan yang disusun harus lebih cermat dan terintegratif, lebih efektif dan efisien dan bersifat berkelanjutan dan tuntas
Ia juga menjelaskan, harus mengedepankan kepentingan masyarakat serta mampu menjawab permasalahan dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dan masyarakat Kota Tanjungbalai secara tepat dan strategis
Melalui forum konsultasi publik ini, Pemko Tanjungbalai berharap seluruh pemangku kepentingan, baik perangkat daerah, akademisi, dunia usaha, maupun perwakilan masyarakat, dapat berperan aktif memberikan masukan terhadap isu strategis, permasalahan daerah, serta usulan program dan kegiatan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah.
“Kolaborasi, sinergitas, dan harmonisasi seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan agar Ranwal RKPD benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah terwujudnya Visi Tanjungbalai EMAS,” pungkas Sekretaris Daerah, Nurmalini Marpaung
Konsultasi publik Ranwal RKPD ini menjadi wadah awal dalam menyerap aspirasi dan masukan sebagai dasar penyempurnaan dokumen RKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2027 sebelum ditetapkan melalui tahapan perencanaan selanjutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
Sebelumnya, Kepala Bapperida, Mariani menyampaikan Penyusunan perencanaan Tahun 2027 tentunya harus mempertimbangkan hasil evaluasi capaian pembangunan 2025, permasalahan permasalahan dan isu ke depan serta memperhatikan prioritas pembangunan yang diakomodir Tahun 2026.
Mariani menyebutkan, Terdapat sekitar 44 rincian kegiatan priroritas yang akan dilaksanakan di Tahun 2027, kepada kawan-kawan OPD untuk menjadikan hal ini sebagai acuan dalam penyusunan Renja selain nantinya akan mengakomodir usulan-usuan hasil musrenbang dan Pokir DPRD
Kerangka pendanaan 2027 pada RPJMD menunjukkan angka proyeksi yang sangat optimis yakni sekitar lebih kurang Rp.700 milyar, namun sangat jauh selisihnya jika dibanding kerangka hasil evaluasi realisasi tahun 2025 yang lebih kurang sebesar Rp.596 miyar yang kemungkinan akan dikoreksi ulang pada tahapan penyusunan rancangan dokumen rencana nanti,
Turut hadir, Ketua DPRD Tanjungbalai, Tengku Eswin, Bappelitbang Provsu, FKUB, Pimpinan Perbankan, BPS, Pimpinan OPD, Camat serta Para fungsional perencana, peneliti dan analis kebijakan serta fungsional atau sebutan lain yang bertugas sebagai penyusun program di Perangkat Daerah (ZOOM) dan rekan-rekan Bapperida.(Yan)