Fadly menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah Daerah, unsur pengamanan, dan hukum agar proses pengadaan lahan serta pembangunan gerai berjalan tertib administrasi dan sesuai regulasi.
Menurutnya, dari hasil pertemuan dan data dari Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan UMKM saat ini jumlah koperasi desa dan kelurahan yang telah memiliki akta notaris dan badan hukum 31 koperasi.
Dari data tersebut saat ini yang dalam proses pembangunan fisik gerai KKMP ada 8 lokasi yang terdapat di Kecamatan Datuk Bandar, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kecamatan Sei Tualang Raso dan Kecamatan Teluk Nibung.
Masih terdapat sejumlah kendala di lapangan, terutama terkait sinergitas dan tindaklanjut bersama mensukseskan program pemerintah pusat di daerah. Untuk itu, ia berharap segera berkordinasi dengan Provinsi dan instansi terkait lainnya termasuk Kodim didaerah menindaklanjuti hal itu
Beberapa kendala utama yang dibahas meliputi kebutuhan biaya cut and fill (pematangan lahan) serta pengadaan lahan baru di wilayah strategis
"Pemerintah daerah berkomitmen memastikan kesiapan lahan pembangunan, memfasilitasi perizinan, serta mengalokasikan dukungan anggaran sesuai kewenangan yang ada," sebutnya
Terakhir, Wakil Wali Kota mendorong agar Camat dan aparat keamanan/Koramil membangun kordinasi dalam mendata potensi ekonomi lokal dan menyiapkan proposal rencana bisnis KDMP/KKMP.(Yan)