Ia menegaskan, LAKRI hadir bukan sekadar sebagai organisasi, tetapi diharapkan mampu menjadi bagian dari masyarakat dalam mendorong upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.
“Banyaknya kasus-kasus korupsi yang masih belum terselesaikan hingga saat ini membuat LAKRI bergegas untuk membantu pemerintah dalam memberantas korupsi hingga ke akarnya,” ujar Charles.
Menurutnya, keberadaan LAKRI sangat dibutuhkan masyarakat karena lembaga tersebut harus mampu hadir dan bekerja nyata di tengah masyarakat.
“LAKRI ini sangat dibutuhkan masyarakat. LAKRI adalah lembaga yang benar-benar diinginkan masyarakat, karena aktualisasinya LAKRI benar-benar ada di masyarakat,” katanya.
*LAKRI Diminta Pegang Satu Komando*
Sementara itu, Ketua Dewan Pelindung LAKRI, Mayjen TNI (Purn.) Sabar Yudo Suroso, menegaskan pentingnya menjaga soliditas dan satu komando dalam menjalankan organisasi.
Ia menjelaskan bahwa LAKRI memiliki sejarah panjang dalam upaya membangun gerakan antikorupsi di Indonesia. Menurutnya, pembentukan LAKRI tidak terlepas dari situasi nasional ketika persoalan korupsi menjadi perhatian serius.
“Pada saat itu mantan Panglima TNI Jenderal Joko Santoso memerintahkan langsung kepada Ketua Umum untuk membentuk LAKRI, karena pada saat itu negara ini sedang santer-santernya korupsi. Supaya Ketua Umum bisa menyatukan anak bangsa dari seluruh pelosok di lembaga LAKRI,” ungkap Sabar Yudo Suroso.