OKU Timur | indonesia-monitoring.com
Kesepakatan anggaran Kabupaten OKU Timur untuk Tahun Anggaran 2027 memasuki tahapan penting setelah Pemerintah Kabupaten OKU Timur bersama DPRD menyepakati KUA dan PPAS. Namun, bagi Bupati OKU Timur Ir. H. Lanosin, M.T., M.M., kesepakatan tersebut bukanlah akhir dari proses. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap kebijakan anggaran benar-benar diwujudkan dalam program yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Bupati OKU Timur Ir. H. Lanosin, M.T., M.M., saat menghadiri Penutupan Rapat Paripurna ke-19 DPRD Kabupaten OKU Timur Masa Persidangan III Tahun 2026, dalam rangka pembahasan dan penelitian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2027 serta Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten OKU Timur, Jumat, 21 Agustus 2026.
Bupati Enos menyampaikan bahwa kesepakatan yang dicapai merupakan bagian penting dari proses perencanaan dan penganggaran daerah. Kesepakatan tersebut, menurutnya, mencerminkan komitmen bersama antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menentukan arah kebijakan pembangunan serta pengelolaan keuangan daerah dengan tetap mempertimbangkan kemampuan fiskal dan kebutuhan masyarakat.
“Setiap kebijakan anggaran yang ditetapkan hendaknya tidak hanya dilihat dari besaran alokasinya, tetapi juga dari manfaat dan hasil yang dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat,” tegas Enos.
Karena itu, Enos meminta agar program dan kegiatan yang nantinya dituangkan dalam APBD benar-benar diarahkan pada kebutuhan yang memberikan dampak bagi masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, penguatan perekonomian daerah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat disebut sebagai bagian yang harus mendapat perhatian dalam pengelolaan anggaran.
Ditambahkan Enos, ruang fiskal daerah yang menghadapi berbagai tantangan menuntut pengelolaan APBD dilakukan secara cermat dan penuh tanggung jawab. Prinsip efisiensi, efektivitas dan penentuan prioritas harus berjalan beriringan dengan keberpihakan terhadap kebutuhan masyarakat.