Dodi menegaskan, apabila hasil penyelidikan menemukan adanya kelalaian, pelanggaran prosedur, atau tindakan yang bertentangan dengan hukum maupun standar pembinaan, maka pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
"Kehormatan institusi TNI tidak akan berkurang karena mengungkap kebenaran. Sebaliknya, kepercayaan masyarakat akan semakin kuat apabila institusi menunjukkan keberanian untuk bersikap transparan, melakukan evaluasi, dan menindak setiap pihak yang terbukti bertanggung jawab," katanya.
Selain itu, HIPSI Sumatera Utara mendorong dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendidikan, pola pembinaan, mekanisme pengawasan, serta standar perlindungan kesehatan dan keselamatan peserta didik di lingkungan pendidikan militer guna mencegah terulangnya kejadian serupa.
Menurut Dodi, peristiwa yang menimpa Genial Gavensi Gulo harus menjadi momentum untuk memperkuat sistem perlindungan terhadap seluruh calon prajurit. Ia menambahkan, berbagai elemen masyarakat akan terus mengawal penanganan kasus tersebut dan berharap proses penyelidikan dilakukan secara profesional, independen, transparan, serta mampu memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi keluarga almarhum.
"Keadilan bagi Genial Gavensi Gulo bukan hanya untuk satu keluarga, tetapi juga untuk menjaga kehormatan institusi serta memastikan tidak ada lagi calon prajurit yang kehilangan nyawa tanpa kejelasan. Negara harus hadir, mengungkap seluruh fakta, dan memberikan keadilan kepada keluarga korban," tutupnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Rindam I/Bukit Barisan maupun Kodam I/Bukit Barisan mengenai kronologi maupun penyebab meninggalnya calon prajurit tersebut. Redaksi membuka ruang hak jawab dan akan memuat penjelasan resmi dari pihak terkait sebagai bagian dari penerapan prinsip pemberitaan yang berimbang.
(BT)
