Senada dengan itu, Andreant Hanif menyampaikan bahwa kontrol sosial merupakan bagian dari partisipasi masyarakat dalam mengawal pembangunan daerah. Menurutnya, kritik yang disampaikan harus dipandang sebagai masukan demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan berkualitas.
"Kami mendukung program Wali Kota Tanjungbalai untuk mewujudkan Tanjungbalai Emas. Dukungan itu tidak cukup hanya dengan pujian, tetapi juga melalui pengawasan dan penyampaian kritik yang konstruktif apabila ditemukan persoalan yang berpotensi menghambat kemajuan daerah. Harapan kami, DPRD dapat menjalankan fungsi pengawasannya secara maksimal sehingga persoalan yang menjadi aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku," kata Andreant Hanif.
PAMI juga meminta DPRD memanggil pihak-pihak terkait melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP), termasuk mengklarifikasi informasi mengenai status Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Politeknik Tanjungbalai yang menurut mereka perlu memperoleh kepastian secara administratif.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua Komisi C DPRD Kota Tanjungbalai, Martin Chaniago, menyatakan seluruh dokumen yang diserahkan PAMI akan dipelajari dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme serta kewenangan DPRD.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Plt. Direktur Politeknik Tanjungbalai maupun unsur pimpinan DPRD Kota Tanjungbalai belum memberikan tanggapan resmi atas berbagai dugaan yang disampaikan PAMI.
Kami membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.(Yan)
