“Publik tentu berharap proses hukum berjalan secara adil dan terbuka. Siapa pun yang terbukti terlibat harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya, Kamis (5/3/2026).
Proyek pengadaan Rice Processing Unit sendiri pada awalnya dirancang sebagai program strategis daerah untuk mendukung ketahanan pangan serta meningkatkan kualitas pengolahan hasil panen padi.
Fasilitas tersebut diharapkan mampu membantu petani dalam meningkatkan nilai tambah hasil produksi pertanian.
Namun, munculnya dugaan penyimpangan anggaran dalam proyek tersebut justru memunculkan kekhawatiran di tengah masyarakat terkait pengelolaan dana publik dan efektivitas pengawasan terhadap program pembangunan daerah.
Sejumlah pengamat menilai bahwa kasus ini juga menjadi ujian bagi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah.
Jika dalam proses hukum nantinya ditemukan keterlibatan pihak lain, penyidik diharapkan dapat menindaklanjuti secara profesional tanpa pandang bulu.
Masyarakat kini menunggu perkembangan lebih lanjut dari proses penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum.
Publik berharap penanganan kasus ini dapat dilakukan secara terbuka dan tuntas sehingga memberikan kepastian hukum serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.
(Onnel)