TIMIKA, PAPUA TENGAH —indonesia-monitoring.com
Kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke wilayah Papua Tengah, dari Nabire hingga Timika, kembali memunculkan sorotan terhadap implementasi Otonomi Khusus (Otsus) di daerah tersebut.
Di tengah agenda kunjungan yang menekankan percepatan pembangunan, sejumlah kalangan menilai pelaksanaan Otsus masih menghadapi berbagai tantangan mendasar.
Ketua Cabang GMKI Timika periode 2024–2026, Louis Fernando Afeanpah, dalam pandangannya menilai terdapat dua persoalan utama, yakni terkait efektivitas pendanaan dan pelaksanaan kewenangan daerah.
Dana Besar, Dampak Belum Merata
Pemerintah pusat selama ini mengalokasikan dana Otsus dalam jumlah signifikan. Namun, menurut sejumlah pengamatan di lapangan, manfaatnya dinilai belum dirasakan secara merata oleh masyarakat.
Skema distribusi anggaran yang berlapis dari pusat ke daerah disebut berpotensi memengaruhi efektivitas penggunaan dana, khususnya dalam sektor layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan.
Sorotan pada Prioritas Pembangunan
Kebijakan percepatan pembangunan hunian ASN di Nabire juga menjadi perhatian.
Sejumlah pihak menilai langkah tersebut perlu diimbangi dengan perhatian terhadap kondisi masyarakat di wilayah yang masih menghadapi tantangan keamanan dan sosial.
Pendekatan pembangunan yang berfokus pada infrastruktur dinilai penting, namun diharapkan tetap selaras dengan kebutuhan dasar masyarakat di berbagai wilayah Papua Tengah.
Kewenangan Daerah Jadi Perhatian
Dalam kerangka Otsus, Papua memiliki kekhususan kewenangan. Namun, sejumlah kalangan menilai implementasinya di lapangan masih menghadapi kendala, termasuk dalam sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah.
Hal ini dinilai memerlukan evaluasi lebih lanjut agar pemerintah daerah dapat menjalankan fungsi perlindungan dan pelayanan masyarakat secara optimal.
Simbol dan Substansi
Kegiatan interaksi Wakil Presiden dengan masyarakat, termasuk dengan anak-anak di Mimika, diapresiasi sebagai pendekatan humanis.
Namun demikian, sejumlah pengamat mengingatkan pentingnya memastikan bahwa langkah simbolik tersebut diiringi dengan kebijakan yang berdampak langsung dan berkelanjutan.
Dorongan Evaluasi
Berbagai pandangan tersebut mendorong perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Otsus, baik dari sisi tata kelola anggaran maupun penguatan kewenangan daerah.
