"Rekam medis adalah hak pasien. Keluarga merasa dipersulit saat meminta dokumen yang seharusnya menjadi dasar untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Ketertutupan seperti ini justru memunculkan kecurigaan publik," katanya.
Dalam aksinya, massa mendesak Dinkes Pamekasan untuk tidak hanya menjadi penonton atau sekadar menerima laporan administratif dari rumah sakit. Mereka meminta investigasi dilakukan secara independen dan transparan.
"Dinkes harus membuktikan keberpihakannya kepada masyarakat, bukan menjadi tameng bagi fasilitas kesehatan yang sedang dipersoalkan. Jika ditemukan pelanggaran prosedur atau dugaan malapraktik, maka harus ada tindakan tegas, bukan sekadar pembinaan," ujar Imam.
Pernyataan Dinkes yang menyebut hasil investigasi belum dapat disampaikan ke publik juga menuai sorotan. Massa menilai alasan menunggu koordinasi dan konsolidasi tidak boleh dijadikan dalih untuk memperlambat keterbukaan informasi yang menjadi hak pasien dan keluarganya.
Di tengah tuntutan masyarakat akan transparansi, publik kini menunggu apakah investigasi yang dilakukan benar-benar independen atau hanya berakhir sebagai formalitas birokrasi yang tidak menyentuh substansi persoalan.
Kasus ini pun menjadi ujian serius bagi integritas pengawasan pelayanan kesehatan di Kabupaten Pamekasan. Sebab yang dipertaruhkan bukan hanya nama sebuah rumah sakit, melainkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelayanan kesehatan dan perlindungan hak-hak pasien di Indonesia.
(Redho)