“Ini bukan soal saya pribadi. Ini soal BBM subsidi untuk rakyat. Kalau pelapor saja bisa hilang dari proses perkara, siapa lagi yang berani melapor?” tegas Ongku.
Ia juga meminta Ombudsman RI memeriksa dugaan maladministrasi apabila memang ditemukan ketidaksesuaian prosedur dalam penanganan laporan tersebut.
Sementara itu, pihak terkait di sektor energi dan distribusi BBM diminta melakukan pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi di Gunungtua, termasuk memastikan distribusi tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu.
Ongku menegaskan akan kembali menggelar aksi di Polres Tapanuli Selatan dan Polda Sumatera Utara serta menyiapkan laporan resmi ke Mabes Polri dan Divisi Propam.
Kini publik menunggu satu hal: apakah “hilangnya” nama pelapor dari berkas perkara merupakan persoalan administrasi semata, atau ada prosedur lain yang perlu dibuka dan diperiksa secara transparan?( team).