Baturaja | indonesia-monitoring.com
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu menunjukkan komitmen konkret dalam mendorong percepatan pembangunan kantor Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dengan menyiapkan sejumlah opsi lahan strategis untuk dihibahkan.
Langkah ini ditegaskan langsung oleh Bupati OKU H. Teddy Meilwansyah, S.ST., M.M., M.Pd saat menerima audiensi pembentukan Loka BPOM di Rumah Dinas Bupati OKU, Rabu (22/4/2026). Audiensi tersebut dihadiri Sekretaris Utama (Sestama) BPOM Irjen Pol. Jayadi, S.I.K., M.H., Kepala Biro Umum BPOM Dra. Asih Liza Restanti, Apt., M.Kes., Kepala BPOM Palembang Yani Ardiyanti, S.F., Apt., M.Sc., beserta jajaran.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati menyampaikan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan kantor UPT BPOM di Kabupaten OKU. Ia menilai posisi geografis OKU yang berada di tengah Provinsi Sumatera Selatan menjadi nilai strategis untuk menjangkau wilayah sekitar.
Bahkan, Pemkab OKU telah menyiapkan beberapa alternatif lahan hibah yang akan disesuaikan dengan ketentuan BPOM, di antaranya berada di belakang Kantor Pemda serta kawasan yang berdekatan dengan rencana pembangunan sekolah rakyat, termasuk opsi strategis lainnya.
“Kami sangat berterima kasih atas kesempatan untuk bersinergi membangun kantor BPOM. Pemkab OKU siap mensupport, apa pun yang diperlukan akan kami bantu secara maksimal,” ujar Bupati.
Ia menambahkan, kehadiran kantor UPT BPOM di OKU diharapkan segera terealisasi agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama dalam meningkatkan pengawasan obat dan makanan serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kami sangat bangga jika Kantor BPOM dibangun di OKU. Mari kita berkomitmen agar pembangunan berjalan lancar karena dampaknya akan luar biasa bagi daerah dan masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Sestama BPOM Irjen Pol. Jayadi menyampaikan apresiasi atas sambutan Pemerintah Kabupaten OKU. Ia juga menyampaikan belasungkawa atas wafatnya ayahanda Bupati OKU, Suprijadi Jazid.
Jayadi mengungkapkan, saat ini BPOM di Sumatera Selatan baru memiliki dua UPT, yakni di Palembang dan Lubuk Linggau, yang masih melayani 17 kabupaten/kota sehingga jangkauan pelayanan dinilai belum optimal. Oleh karena itu, BPOM merencanakan pembentukan UPT baru di OKU guna memperluas layanan.
“Tujuannya untuk mendekatkan layanan BPOM, setidaknya bisa mengcover tiga kabupaten, yakni OKU, OKU Timur, dan OKU Selatan,” jelasnya.
Lebih lanjut, kehadiran UPT BPOM diharapkan mampu memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM serta SPPG, khususnya di sektor pangan, sehingga kualitas dan keamanan produk yang beredar di masyarakat semakin terjamin.
Namun demikian, Jayadi menegaskan bahwa pemerintah pusat belum memiliki lahan maupun bangunan di daerah untuk pendirian UPT BPOM. Karena itu, pihaknya berharap dukungan Pemkab OKU melalui hibah lahan agar rencana pembangunan kantor tersebut dapat segera direalisasikan. (Gerrard)
