Batubara – indonesiamonitoring.com
Enam Fraksi DPRD Kabupaten Batu Bara menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna, Selasa (18/08/2026).
Rapat paripurna digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara dan dihadiri Wakil Ketua DPRD Batu Bara Rodial, Sekretaris Daerah Batu Bara Rusian Heri yang mewakili bupati, jajaran anggota DPRD, organisasi perangkat daerah (OPD), serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Pandangan umum tersebut, enam fraksi menyampaikan sejumlah catatan terkait arah kebijakan anggaran 2027. Masukan yang disampaikan antara lain percepatan pembahasan anggaran, efektivitas penggunaan APBD, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), transparansi anggaran, serta penguatan sektor infrastruktur, kesehatan dan pendidikan.
Jalasmar Sitinjak dari Fraksi PDI Perjuangan meminta hasil pembahasan KUA-PPAS ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Batu Bara dan pihak terkait melalui kebijakan serta langkah konkret untuk menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat.
Fraksi tersebut juga mendorong agar dokumen KUA-PPAS R-APBD 2027 segera dibahas sesuai mekanisme yang berlaku sehingga pelaksanaan pembangunan daerah dapat dimulai tepat waktu.
Menurut Fraksi PDI Perjuangan, percepatan pembahasan anggaran diharapkan turut mendorong kegiatan ekonomi masyarakat Batu Bara agar semakin berkembang.
Muhammad Safi’i selaku juru bicara Fraksi Partai Gerindra menilai rancangan KUA-PPAS 2027 merupakan bagian penting dari proses pembangunan daerah yang harus dibahas secara objektif, konstruktif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Fraksi Gerindra menyatakan mendukung pembahasan rancangan KUA-PPAS 2027 sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Namun, fraksi tersebut menegaskan akan tetap menjalankan fungsi konstitusional DPRD, khususnya fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan.
Fraksi Gerindra berharap pembahasan menghasilkan kebijakan anggaran yang realistis, proporsional, tepat sasaran, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat Batu Bara.
Sementara itu, Suminah dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara umum mendukung dan mendorong agar Nota KUA-PPAS R-APBD 2027 dibahas secara serius, efektif dan efisien melalui komisi-komisi DPRD Kabupaten Batu Bara.
Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yang disampaikan Chairul Bariah meminta penyusunan dan pembahasan KUA-PPAS R-APBD 2027 dilakukan secara transparan dan terbuka dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat.
Fraksi PAN berharap kebijakan anggaran yang disusun mampu menjawab berbagai persoalan masyarakat sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun Kabupaten Batu Bara yang lebih maju dan sejahtera.
