Suriadi juru bicara Fraksi Karya Pembangunan Nasional (KPN) menyatakan siap membahas secara mendalam dokumen rancangan KUA-PPAS R-APBD 2027 bersama Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Fraksi KPN berharap pembahasan berjalan konstruktif dan dapat diselesaikan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.
Fraksi tersebut menekankan pentingnya penyusunan APBD yang sehat, akuntabel, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat Batu Bara.
Sementara itu, Fraksi KDRI memberikan sejumlah catatan terkait optimalisasi PAD. Fraksi ini meminta rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) PAD segera ditindaklanjuti pemerintah daerah.
Salah satunya dengan meningkatkan target PAD serta memperkuat pengawasan terhadap perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Batu Bara.
Juru bicara Fraksi KDRI, H Rohadi juga mendorong pemerintah daerah membentuk tim atau satuan tugas optimalisasi PAD untuk menggali seluruh potensi pendapatan daerah, khususnya dari perusahaan yang berada di wilayah Batu Bara.
Selain itu, pemerintah daerah diminta memperjuangkan hak daerah kepada pemerintah pusat terkait sumber pendapatan yang berpotensi menjadi PAD tetapi belum memiliki mekanisme bagi hasil yang memadai.
Fraksi KDRI juga mendorong efisiensi anggaran dengan mengarahkan belanja pada sektor yang dinilai menjadi kebutuhan utama masyarakat, seperti infrastruktur, kesehatan dan pendidikan.
Program prioritas juga diminta memiliki indikator kinerja yang jelas pada setiap OPD. Transparansi dalam pelaksanaan anggaran 2027 menjadi catatan lainnya.
Sejumlah catatan tersebut, Fraksi KDRI menyatakan menerima rancangan KUA-PPAS R-APBD Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2027 untuk dibahas lebih lanjut di tingkat komisi dan Badan Anggaran. (Edo R)
