Situasi itu dinilai membuka celah terjadinya manipulasi data kehadiran yang berpotensi berdampak pada pencairan honorarium.
Pengamat kebijakan publik menilai pemerintah daerah perlu memberikan penjelasan terbuka terkait dasar pengalokasian anggaran, jumlah penerima, hingga sistem pengawasan yang diterapkan.
Transparansi dianggap penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus menghindari polemik di kalangan insan pers.
“Anggaran sebesar itu harus jelas penggunaannya. Siapa penerimanya, bagaimana mekanismenya, dan siapa yang bertanggung jawab dalam proses verifikasi harus dibuka ke publik,” ujar salah satu pemerhati kebijakan daerah.
Di sisi lain, sejumlah wartawan berharap polemik tersebut segera mendapat klarifikasi resmi agar tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap profesi jurnalis secara umum.
Mereka menegaskan bahwa kerja jurnalistik harus tetap profesional dan tidak dikaitkan dengan praktik-praktik yang berpotensi melanggar aturan.
Hingga kini, belum ada penjelasan resmi dari pihak terkait mengenai rincian penggunaan anggaran honor wartawan tersebut. Namun masyarakat mendesak agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendataan dan pencairan honor agar penggunaan uang negara benar-benar tepat sasaran.
Transparansi dan akuntabilitas dinilai menjadi kunci utama dalam menjaga integritas pengelolaan anggaran publik.
