"Mulai dari tingkat atas hingga ke tingkat desa, kami harapkan agar seluruh aparatur menerapkan paradigma baru dalam pengelolaan keuangan. Jangan ada lagi yang 'nakal-nakal'. Anggaran itu harus tepat sasaran dan tepat guna untuk mensejahterakan masyarakat," tegas Mahmud Efendi.
Meski meraih predikat tertinggi dari BPKP Sumut, Pemkab Tapteng memastikan tidak akan berpuas diri. Raihan ini justru dijadikan pelecut semangat untuk terus mengevaluasi dan meningkatkan sistem pengawasan internal agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal.
"Raihan WTP tahun ini harus memacu semangat dan komitmen kita untuk terus meningkatkan pengelolaan yang lebih baik ke depan. Jangan sampai kita terlena dengan raihan ini. Kami sampaikan kembali, bahwa esensi utama dari pemerintah itu adalah betul-betul hadir dan melayani kebutuhan masyarakat," pungkasnya.
Turut hadir dalam penyerahan tersebut Kepala Perwakilan BPK Sumatera Utara beserta jajaran pejabat struktural BPK, Bupati Batubara, Bupati Labuhanbatu, Bupati Langkat, Bupati Padang Lawas, Bupati Toba, Bupati Tapanuli Utara, Wali Kota Medan, Wali Kota Padangsidimpuan, Wakil Ketua DPRD Tapanuli Tengah Jonneri Sihite, SE, Sekdakab Tapanuli Tengah Drs. Binsar Tua Hamonangan Sitanggang, M.SP, Inspektur Tapteng Mus Mulyadi Malau, S.Sos, M.AP, serta para tamu undangan lainnya.
*JS*
