Sudah ada SP 1, SP 2. Sudah ada lahan negara yang dipakai. Sudah ada aduan bertahun-tahun. Yang dibutuhkan warga bukan lagi "rapat koordinasi awal Agustus". Yang dibutuhkan adalah tindakan: segel, bongkar, proses hukum.
Pembiaran terhadap pabrik ilegal sama dengan memberi pesan: di Deli Serdang, izin bisa dibeli dan hukum bisa ditunda.
Pers sudahSETELAH AKSI DPD MOSI, PEMKAB DELI SERDANG JANJI RAKOR AWAL AGUSTUS BAHAS PEMBONGKARAN PABRIK KASUR....!!!
Indonesia Monitoring Com IDELISERDANG - Setelah surat dan pemberitaan diabaikan, DPD Media Organisasi Siber Indonesia Sumut akhirnya turun ke jalan. Ratusan massa DPD MOSI menggelar aksi damai di Kantor Bupati Deli Serdang, Senin 27/07/2026, mendesak pembongkaran Pabrik Kasur ilegal di Desa Sampali, Percut Sei Tuan yang diduga berdiri di atas lahan garapan eks PTPN tanpa izin.
Aksi ini menjadi bentuk kekecewaan pers terhadap lambannya penindakan Pemkab Deli Serdang dan Satpol PP terhadap usaha yang sudah disurati SP 1 dan SP 2 sejak lama.
Aksi dipimpin langsung Ketua DPD MOSI Sumut, Rudi Hutagaol. Massa membawa spanduk dan orasi bergantian di depan gerbang Kantor Bupati.
Koordinator Aksi, *Muhammad Zulfahri Tanjung dalam orasinya menyoroti kinerja Pemkab dan Satpol PP yang dinilai mandul.
