“Kami tidak mengatakan ada penyimpangan. Itu harus dibuktikan melalui data dan pemeriksaan yang berwenang. Tetapi ketika ada pertanyaan mengenai anggaran publik, jangan dibiarkan menggantung tanpa penjelasan,” ujar Toyib.
Menurut Toyib, klarifikasi justru dapat menjadi ruang bagi Pemerintah Pekon Podosari untuk menjelaskan kepada masyarakat apabila seluruh kegiatan dan penggunaan anggaran memang telah dilaksanakan sesuai perencanaan serta ketentuan yang berlaku.
“Kalau memang pelaksanaannya sesuai aturan, sampaikan secara terbuka. Jelaskan dasar anggarannya, realisasinya, kegiatannya dan dokumen pendukungnya. Dengan begitu masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan tidak muncul spekulasi,” katanya.
Toyib juga menyoroti perlunya penjelasan mengenai informasi Dana Insentif Pekon sebesar Rp144 juta pada Tahun Anggaran 2024.
Menurutnya, hal yang perlu dijelaskan bukan hanya mengenai pembelian laptop dan proyektor, tetapi juga bagaimana proses penganggaran, perubahan penggunaan anggaran apabila ada, mekanisme pengadaan, serta pencatatan asetnya.
“Kalau memang benar ada pembelian laptop dan proyektor, pemerintah pekon tinggal menjelaskan berapa unitnya, berapa nilai belanjanya, siapa penyedianya, bagaimana mekanisme pengadaannya dan bagaimana barang tersebut dicatat sebagai aset pekon,” ujar Toyib.
Toyib menegaskan bahwa fungsi kontrol sosial yang dilakukan media maupun lembaga masyarakat bukan berarti memberikan vonis terhadap pihak tertentu.
“Kontrol sosial bukan berarti menuduh. Justru dengan adanya pertanyaan dan klarifikasi, pihak pemerintah memiliki ruang untuk menjelaskan fakta yang sebenarnya,” tegasnya.
