Batubara,indonesia-monitoring.com.
Rapat Paripurna pandangan umum DPRD Batubara terhadap Nota Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Batubara tahun 2025, dihadiri 6 fraksi, fraksi PDI-P, fraksi Gerindra, fraksi PKS, fraksi PAN, fraksi KPN, dan fraksi KDRI, diruang rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Kamis (02/04/2026).
Hadir Wakil Ketua DPRD Rodial, Bupati Batubara diwakili asisten I Renold Asmara, Plt.Sekretaris DPRD diwakili Kabg Persidangan dan Perundang-Undangan Herryawan, Seluruh anggotan DPRD Batubara, dan OPD, unsur Forkopimda Kabupaten Batubara.
Fraksi PDI Perjuangan dalam pandangan dan menyampaikan apresiasi atas penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban konstitusional kepala daerah.
Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya ketentuan bahwa kepala daerah wajib menyampaikan LKPJ kepada DPRD sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelengaraan Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa LKPJ merupakan laporan yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran dan menjadi bahan evaluasi DPRD.
Setelah memperhatikan seluruh uraian yang telah disampaikan, fraksi PDI Perjuangan, menerima LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas lebih lanjut bersama Tim Pansus sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
Fraksi Partai Gerindra Sangat Berharap Agar Dibentuknya Pansus Khusus (Pansus) Plasma Dalam Rangka Memastikan Pelaksanaan Plasma Diperkebunan Se-Kabupaten Batu Bara. Yang Bisa Berdampak Positif Dan Bisa Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.
Selanjutnya, Atas Lkpj Bupati Batu Bara Tahun Anggaran 2025. Ini. Kami percayakan Kepada Pansus agar dapat elakukan Pembahasan dan Telaah secara lebih rinci dan lebih spesifik.
Namun demikian, dalam pandangan umum Kami, Penyelenggaraan roda pemerintahan daerah, penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah, dan pelaksanaan pembangunan sudah berjalan cukup baik namun
tetap saja disana sini masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki pada
masa-masa mendatang.
Fraksi Partai Gerindra berharap agar
pembahasan Lkpj Bupati Batubara Tahun Anggaran 2025 dapat berjalan lancar dan mampu melahirkan rekomendasi-rekomendasi yang bersifat progressif dan Edukatif yang selanjutnya akan dijadikan sebagai bahan referensi oleh Pemerintah Kabupaten Batubara dalam rangka perbaikan dan perubahan tata kelola pemerintahan, keuangan, dan pembangunan.
(Edo R)