Selain itu, ia mengajak seluruh pemerintah kabupaten/kota di Sumut untuk terus memperkuat kolaborasi dalam mempercepat rehabilitasi daerah terdampak bencana. Menurutnya, Pemprov Sumut siap bersinergi agar percepatan pembangunan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Dr Drs Agus Fatoni MSi, yang hadir secara virtual, mengatakan pemerintah telah menambah alokasi TKD sebesar Rp10,68 triliun untuk tiga provinsi terdampak bencana. Rinciannya, Sumut Rp6,35 triliun, Aceh Rp1,65 triliun, dan Sumatera Barat (Sumbar) Rp2,63 triliun.
Fatoni mengapresiasi komitmen para kepala daerah yang telah melakukan penyesuaian APBD 2026 melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada) guna mengalokasikan tambahan dana TKD. Ia berharap anggaran tersebut segera direalisasikan sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Sebelumnya, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemerintah Provinsi Sumut Timur Tumanggor SSos MAP dalam laporannya menyampaikan kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian monitoring dan kunjungan lapangan penggunaan TKD di seluruh Sumut. Selain itu, untuk memastikan penggunaan TKD berjalan efektif dan transparan.
"Geliat ini, merupakan kolaborasi antara pemerintah pusat, Pemprov Sumut, dan pemerintah kabupaten/kota dalam menanggulangi bencana menggunakan tambahan TKD," sebutnya.
Dihadiri pada kegiatan tersebut, Staf Khusus Kementerian Dalam Negeri Bidang Politik dan Media Kartosius Sinaga, Wakil Gubernur Sumut Surya, Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap, serta para bupati dan wali kota se-Sumut.
Tampak mendampingi Wali Kota Wesly Silalahi antara lain, Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar Junaedi Antonius Sitanggang SSTP MSi, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Alwi Adrian Lumban Gaol SSTP, dan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dedy Idris Harahap STP MSi. (S.Sitorus).