Anggota DPRD Dapil VII meminta Pemerintah Kabupaten Batu Bara melalui Bupati melakukan pendataan ulang penerima PKH agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Selain itu, persoalan harga pupuk subsidi juga menjadi perhatian. DPRD meminta agar distribusi dan harga pupuk subsidi dapat berjalan sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) sehingga tidak semakin membebani petani.
Aspirasi tersebut akan dibawa ke lembaga DPRD untuk dibahas dan disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Batu Bara sebagai bahan dalam menentukan kebijakan pembangunan.
Lebih jauh, hasil reses akan menjadi salah satu bahan pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 serta Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027, dengan mempertimbangkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
Dengan demikian, hasil reses diharapkan tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi benar-benar diterjemahkan menjadi program pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. (Edo R)