Serdang Bedagai | Indonesia-Monitoring.com —
Anggaran tunjangan perumahan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) menuai sorotan tajam dari masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Nilainya yang mencapai lebih dari Rp22 miliar dalam lima tahun dinilai tidak masuk akal di tengah kondisi infrastruktur dan ekonomi rakyat yang memprihatinkan.
Berdasarkan data yang diperoleh dari Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 31 Tahun 2021, setiap anggota DPRD mendapatkan tunjangan perumahan dengan rincian:
Ketua DPRD: Rp14,3 juta per bulan atau Rp858 juta untuk lima tahun.
Wakil Ketua DPRD: Rp11,2 juta per bulan atau Rp2,016 miliar untuk tiga orang wakil selama lima tahun.
Anggota DPRD: Rp7,1 juta per bulan atau Rp19,17 miliar untuk 41 anggota selama lima tahun.
Total keseluruhan anggaran untuk 45 anggota DPRD mencapai Rp22,044 miliar.
Warga dan aktivis antikorupsi menilai anggaran tersebut sebagai bentuk ketidakpekaan wakil rakyat terhadap kondisi masyarakat.
Seorang warga bernama Anto, warga Sei Rampah, menilai kebijakan itu sebagai pemborosan yang menyakitkan rakyat.
> “Ini bukan tunjangan, tapi sudah masuk kategori foya-foya. Jalan rusak, sekolah butuh perbaikan, rumah rakyat banyak yang reot, tapi DPRD malah menikmati miliaran rupiah hanya untuk perumahan,” ujarnya.
-
Sementara itu, B. Tampubolon, Ketua LSM LPKN Tipikor, mengecam keras besarnya tunjangan tersebut.
> “Anggaran sebesar itu sangat tidak realistis dan memboroskan keuangan daerah. Kami mendesak BPKP untuk mengaudit seluruh penggunaan anggaran di Sekretariat DPRD Sergai sejak tahun 2024–2025,” tegasnya.
Ia juga meminta, jika ditemukan kerugian negara, agar dilakukan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan dilaporkan ke Aparat Penegak Hukum (APH).
Sorotan ini mencuat pada Rabu, 21 Oktober 2025, setelah sejumlah aktivis dan warga di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, menyoroti laporan anggaran DPRD yang dinilai terlalu fantastis dibandingkan kemampuan fiskal daerah.
LSM dan masyarakat menilai penggunaan anggaran tersebut bertolak belakang dengan kondisi lapangan. Banyak infrastruktur dasar seperti jalan desa, sekolah, dan rumah warga yang masih belum layak, sementara para wakil rakyat justru menikmati tunjangan besar.
Kebijakan ini dianggap mencederai rasa keadilan dan menggerus kepercayaan publik terhadap DPRD Sergai.
Bagaimana Respons DPRD
Upaya konfirmasi oleh media kepada Ketua DPRD Sergai, Togar Situmorang, serta Sekretaris DPRD, Fahmi, melalui pesan WhatsApp tak membuahkan hasil. Keduanya memilih bungkam dan belum memberikan tanggapan resmi hingga berita ini diterbitkan.
-
Publik kini menunggu langkah nyata dari lembaga pengawas dan aparat hukum untuk menelusuri dugaan pemborosan anggaran tersebut. Besarnya tunjangan perumahan DPRD Sergai menjadi simbol ironi di tengah penderitaan rakyat yang masih berjuang memperbaiki kehidupan.
(Tim Redaksi /DY)