PAPUA, 18 April 2026 — indonesia-monitoring. Com
Kontestasi menuju kursi Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) periode 2026–2029 kian menghangat.
Tidak sekadar menjadi ajang pergantian kepemimpinan, dinamika pemilihan kali ini juga memunculkan kritik terbuka terhadap arah organisasi yang dinilai masih didominasi kepentingan pusat.
Dari kawasan timur Indonesia, khususnya Papua, gelombang dukungan terhadap calon ketua umum William Hendrick menguat.
Dukungan tersebut tidak hanya bersifat politis, tetapi juga sarat dengan tuntutan perubahan struktural dalam tubuh HIPMI, terutama terkait pemerataan akses ekonomi dan distribusi peluang usaha.
Salah satu suara yang mencuat datang dari kalangan pengusaha perempuan Papua, Firza Lokobal.
Ia menilai momentum pemilihan ini sebagai titik penting untuk menguji komitmen HIPMI dalam mewujudkan keadilan ekonomi nasional.
“Papua terlalu sering ditempatkan sebagai objek pembangunan, bukan subjek.
Kami membutuhkan pemimpin yang memahami realitas ini secara langsung,” ujar Firza dalam keterangannya.
Menurut sejumlah pelaku usaha di Papua, selama ini akses terhadap jaringan bisnis, pembinaan, hingga peluang investasi dalam lingkungan HIPMI masih terpusat di kota-kota besar.
Kondisi tersebut dinilai berdampak pada terbatasnya ruang tumbuh bagi pengusaha di daerah, khususnya di wilayah timur Indonesia.
Mereka menilai bahwa ketimpangan tersebut berpotensi bertentangan dengan semangat
pemerataan ekonomi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 27 ayat (2) mengenai hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta Pasal 33 tentang prinsip keadilan dalam sistem perekonomian nasional.
Masuknya nama William Hendrick sebagai salah satu kandidat Ketua Umum BPP HIPMI dipandang membawa harapan baru.
Latar belakangnya yang berasal dan bertumbuh dari Papua dinilai memberikan perspektif berbeda dalam memahami tantangan ekonomi daerah.