Sejumlah pelaku usaha menyebut, pengalaman langsung menghadapi keterbatasan di daerah menjadi nilai lebih yang dapat memengaruhi arah kebijakan organisasi ke depan.
“Pemimpin yang pernah merasakan kondisi daerah diharapkan mampu menghadirkan kebijakan yang lebih inklusif dan tidak bias terhadap pusat,” ujar seorang pengusaha yang enggan disebutkan namanya.
Meski demikian, dukungan terhadap William Hendrick juga disertai ekspektasi tinggi.
Para pendukung menegaskan bahwa dukungan ini bukan tanpa syarat, melainkan mandat moral agar mampu mendorong perubahan nyata dalam tubuh HIPMI.
Mereka berharap organisasi tersebut tidak lagi dipersepsikan sebagai ruang eksklusif yang didominasi elite ekonomi di pusat, melainkan menjadi wadah yang inklusif bagi seluruh pengusaha muda di berbagai daerah.
“HIPMI harus benar-benar hadir hingga ke Papua, bukan hanya berkembang di Jakarta.
Jika tidak, maka relevansi organisasi ini bagi daerah akan terus dipertanyakan,” kata Firza menegaskan.
Fenomena ini juga mencerminkan meningkatnya kesadaran politik dan ekonomi di kalangan pengusaha muda Papua. Mereka mulai aktif menyuarakan kebutuhan akan representasi yang setara dalam proses pengambilan keputusan di tingkat nasional.
William Hendrick sendiri telah resmi mendaftarkan diri sebagai calon Ketua Umum BPP HIPMI di Jakarta dan saat ini masuk dalam jajaran kandidat yang diperhitungkan.
Proses pemilihan yang tengah berlangsung dinilai akan menjadi penentu arah kebijakan organisasi ke depan.
Pengamat ekonomi daerah menilai, hasil dari kontestasi ini akan menjadi indikator penting apakah HIPMI mampu bertransformasi menjadi organisasi yang lebih inklusif dan berorientasi pada pemerataan, atau tetap mempertahankan pola lama yang cenderung terpusat.
Pada akhirnya, pemilihan Ketua Umum BPP HIPMI periode 2026–2029 tidak hanya tentang siapa yang akan memimpin, tetapi juga tentang arah masa depan organisasi dalam menjawab tantangan ketimpangan ekonomi nasional. Bagi para pelaku usaha di Papua dan wilayah timur lainnya, momentum ini menjadi harapan sekaligus ujian nyata terhadap komitmen keadilan ekonomi di Indonesia.
Sirk.