Pers diminta tetap bekerja sesuai kode etik jurnalistik dengan mengedepankan verifikasi, keberimbangan, serta tidak menggiring opini yang dapat memicu kegaduhan di tengah masyarakat.
Ade menegaskan bahwa insan pers harus menjadi pilar penyejuk dalam demokrasi, bukan justru memperkeruh keadaan melalui pemberitaan yang belum terkonfirmasi secara utuh.
“Media memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan fakta yang benar.
Jangan sampai pemberitaan justru membentuk persepsi negatif tanpa dasar hukum yang jelas,” katanya.
Selain itu, Ade juga mengingatkan seluruh pejabat publik agar menjadikan setiap persoalan hukum yang mencuat sebagai bahan evaluasi dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab..
Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara hanya dapat dijaga apabila penegakan hukum dilakukan secara adil tanpa tebang pilih, namun tetap menjunjung nilai-nilai kemanusiaan.
Ia berharap seluruh pihak dapat menghormati proses hukum yang berjalan dan menjaga situasi tetap kondusif. Ade juga mengajak masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi di media sosial.
“Bangsa ini membutuhkan penegakan hukum yang tegas, profesional, dan humanis. Semua pihak harus menjadikan persoalan yang terjadi sebagai pembelajaran bersama agar ke depan tercipta pemerintahan yang lebih bersih dan berintegritas,” tutupnya.