Klarifikasi tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa seluruh fasilitas yang tersedia di rumah jabatan DPRD Balikpapan bukanlah ruang eksklusif, melainkan dapat dimanfaatkan masyarakat secara terbuka dengan mekanisme yang jelas.
Di tengah derasnya arus informasi dan opini di media sosial, DPRD Balikpapan mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpancing isu yang belum terverifikasi.
Transparansi anggaran dan keterbukaan penggunaan fasilitas publik, menurut pihak DPRD, tetap menjadi komitmen yang harus dijaga demi menghindari kesimpangsiuran informasi di tengah masyarakat.
(Onnel)