JAKARTA –indonesia-monitoring.com
Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo meminta pemerintah segera mengevaluasi kebijakan ekspor sawit melalui sistem satu pintu yang dijalankan oleh BUMN Damai Sejahtera Indonesia (DSI).
Menurutnya, kebijakan yang bertujuan menata tata niaga dan memperkuat hilirisasi tersebut justru menimbulkan dampak serius terhadap harga Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat petani apabila implementasinya belum didukung kesiapan infrastruktur dan tata kelola yang memadai.
Firman mengaku menerima banyak keluhan dari petani sawit di berbagai daerah yang mengeluhkan anjloknya harga TBS setelah pemerintah mengumumkan kebijakan ekspor satu pintu tersebut.
“Pemerintah harus memahami bahwa petani adalah pihak yang paling rentan terhadap perubahan kebijakan tata niaga. Ketika terjadi hambatan dalam rantai distribusi ekspor, dampak pertama yang dirasakan adalah turunnya harga TBS di tingkat petani,” ujar Firman, Minggu (31/5/2026).
Menurutnya, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan harga TBS mengalami tekanan. Pertama, adanya potensi penumpukan stok CPO di pabrik akibat proses ekspor yang harus melalui satu pintu sehingga mengurangi kemampuan pabrik menyerap hasil panen petani.
Kedua, munculnya kekhawatiran di kalangan pelaku usaha mengenai potensi meningkatnya biaya distribusi dan administrasi yang pada akhirnya dapat mengurangi margin usaha. Kondisi tersebut mendorong pabrik melakukan penyesuaian harga pembelian TBS dari petani.
Ketiga, ketidakpastian mekanisme pelaksanaan kebijakan membuat sebagian pembeli luar negeri dan pelaku industri mengambil sikap menunggu sehingga aktivitas perdagangan melambat. Situasi ini berdampak pada terganggunya arus ekspor dan menekan harga di dalam negeri.