Tidak hanya pekerjaan yang sedang berlangsung, sejumlah warga juga meminta agar pembangunan infrastruktur yang menggunakan Dana Kelurahan pada tahun-tahun sebelumnya, khususnya periode 2023 hingga 2025, dapat dievaluasi dan diaudit sesuai mekanisme yang berlaku apabila memang terdapat laporan atau indikasi penyimpangan.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan setiap rupiah anggaran publik benar-benar digunakan sesuai peruntukannya dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Jangan Terburu-buru Menyimpulkan
Terkait dugaan adanya penyimpangan atau korupsi, hingga berita ini ditulis belum terdapat bukti atau hasil pemeriksaan resmi yang menyatakan bahwa proyek tersebut telah terjadi tindak pidana korupsi.
Karena itu, semua pihak perlu mengedepankan asas praduga tak bersalah. Penilaian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran administrasi, penyimpangan teknis, kerugian negara maupun tindak pidana merupakan kewenangan lembaga yang memiliki kompetensi setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan bukti dan dokumen yang sah.
Sebagai bagian dari kontrol sosial, media tetap memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi kepada publik sepanjang dilakukan berdasarkan fakta, hasil pengamatan, keterangan narasumber dan upaya konfirmasi kepada pihak-pihak terkait.
Apabila di kemudian hari pihak Kelurahan Lalang, pelaksana pekerjaan, konsultan pengawas maupun Pemerintah Kota Tebing Tinggi memberikan klarifikasi atau data teknis terkait proyek tersebut, keterangan tersebut patut dimuat secara berimbang sebagai hak jawab dan bagian dari prinsip keberimbangan pemberitaan.
Publik pada akhirnya berharap pembangunan drainase di Kelurahan Lalang tidak hanya selesai secara administratif, tetapi juga memiliki kualitas konstruksi yang baik, sesuai spesifikasi teknis, transparan dalam penggunaan anggaran, serta benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
