Batubara – indonesiamonitoring.com
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Nota Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025, Selasa (31/3/2025).
Rapat yang berlangsung di ruang paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Rodial, serta dihadiri perwakilan Bupati Batu Bara yang diwakili Asisten I Renold Asmara, unsur pimpinan dan anggota DPRD, organisasi perangkat daerah (OPD), serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi menyampaikan pandangan umum mereka terhadap LKPJ yang menjadi bagian dari mekanisme akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan apresiasi atas penyampaian LKPJ sebagai bentuk kewajiban konstitusional kepala daerah. Fraksi ini menerima LKPJ untuk selanjutnya dibahas lebih lanjut bersama panitia khusus (pansus) sesuai mekanisme yang berlaku.
Senada dengan itu, Fraksi Gerindra menilai secara umum penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan telah berjalan cukup baik, meskipun masih terdapat sejumlah kekurangan. Fraksi ini menekankan pentingnya pembentukan pansus, khususnya terkait pelaksanaan program plasma perkebunan, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Fraksi PKS memberikan apresiasi terhadap kinerja pemerintah daerah, namun juga menyoroti sejumlah persoalan, di antaranya masih banyaknya pejabat berstatus pelaksana tugas (Plt), penghapusan honor operator SIPD, serta kondisi gedung DPRD yang dinilai memerlukan perbaikan. Selain itu, PKS juga menekankan perlunya penyelesaian sengketa lahan perkebunan, termasuk di area Hak Guna Usaha (HGU).
Sementara itu, Fraksi PAN turut mengapresiasi penyampaian LKPJ dan mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, serta manajemen keuangan daerah.
PAN juga mendukung pembentukan pansus untuk memastikan kepastian pelaksanaan plasma di sektor perkebunan.
Fraksi Karya Pembangunan Nasional (KPN) secara khusus menyoroti persoalan lahan perkebunan plasma berdasarkan sejumlah rapat dengar pendapat yang telah dilakukan sebelumnya.
Fraksi ini mengusulkan pembentukan pansus plasma dan HGU sebagai langkah konkret menindaklanjuti berbagai temuan di lapangan.
Adapun Fraksi KDRI menekankan pentingnya kesiapan dokumen dari seluruh OPD dalam pembahasan LKPJ, serta mendorong peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran di masa mendatang.
Fraksi ini juga menyetujui agar LKPJ dibahas lebih lanjut melalui pansus.
Secara umum, seluruh fraksi DPRD Kabupaten Batu Bara sepakat bahwa LKPJ Tahun Anggaran 2025 perlu dibahas lebih mendalam melalui pembentukan panitia khusus.
Pembahasan tersebut diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi strategis guna memperbaiki kinerja pemerintahan daerah ke depan.
(Edo R)
