TIMIKA, PAPUA TENGAH—indonesia-monitoring.com
Proyek pembangunan jembatan penghubung Banti 1 ke Banti 2 serta Opitawak yang dibiayai melalui APBD Kabupaten Mimika tahun anggaran 2023–2024 kini menuai sorotan tajam. Di balik mangkraknya proyek yang vital bagi mobilitas warga di dataran tinggi itu, muncul satu nama yang dipertanyakan publik: Haji Ali Mulyono.
Ketua Komunitas Pemuda Kei (KPK) Mimika, Edoardus Rahawadan, secara terbuka meminta pimpinan PT Dewi Graha Indah tersebut bertanggung jawab penuh atas proyek yang dinilai gagal memberikan manfaat bagi masyarakat.
Proyek Strategis yang “Menghilang”
Pembangunan jembatan ini tercatat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mimika. Proyek dikerjakan oleh PT Dewi Graha Indah, perusahaan yang beralamat di kawasan Waena, Jayapura.
Namun, alih-alih menjadi solusi konektivitas, proyek tersebut justru disebut “menghilang dalam proses”—baik secara fisik di lapangan maupun dalam penanganan hukum.
“Ini bukan sekadar proyek terlambat, ini proyek yang seperti hilang arah. Ada indikasi kuat bahwa proses hukumnya juga terhambat karena keterlibatan banyak pihak penting,” tegas Edoardus.
Proses Hukum Jalan di Tempat?
Kasus ini sebelumnya telah masuk tahap penyelidikan oleh Polres Mimika. Bahkan, Kapolres Mimika Billyandha Hildiario Budiman menyatakan bahwa enam saksi telah diperiksa dan bersikap kooperatif.
Namun, hingga kini, proses hukum dinilai belum menunjukkan progres signifikan. Edoardus menyoroti bahwa kasus ini telah melewati penanganan dua Kapolres tanpa kejelasan arah penyelesaian.
“Kalau alat bukti masih kurang, lalu apa yang sebenarnya terjadi selama ini? Jangan sampai hukum hanya berhenti di meja pemeriksaan,” kritiknya.
Dugaan “Bekingan” dan Alasan Keamanan
Dalih klasik soal kendala keamanan juga menjadi sorotan. Edoardus mempertanyakan inkonsistensi alasan tersebut, terutama jika benar ada keterlibatan oknum aparat dalam proyek.
“Kalau kontraktor beralasan karena faktor keamanan, saya mau tanya: kenapa justru ada dugaan bekingan dari oknum aparat? Ini harus dijelaskan secara terbuka,” ujarnya.
