Tanjungbalai,Indonesia Monitoring.com
Gelombang massa protes terhadap dugaan penyalahgunaan anggaran kembali mengguncang Kota Tanjungbalai.
Sejumlah mahasiswa dan elemen masyarakat yang tergabung dalam Mahligai Aktivis Wanita Reformasi (MAWAR) dan rekan melayangkan pernyataan sikap keras terhadap Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tanjungbalai terkait dugaan rekayasa data dan mark up penggunaan APBD Tahun 2025.
Dalam pernyataan, Nuraini Adhani selaku ketua umum Mawar menilai penggunaan anggaran di lingkungan BPBD Kota Tanjungbalai terkesan berlebihan dan bertolak belakang dengan instruksi Presiden Republik Indonesia mengenai efisiensi belanja negara dan daerah pada tahun 2025.
Ia menduga adanya permainan anggaran yang dilakukan secara sistematis untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu hingga berpotensi mengarah pada tindak pidana korupsi.
“Kami menduga adanya rekayasa data dan mark up anggaran di BPBD Kota Tanjungbalai. Dugaan ini semakin kuat karena pihak BPBD tidak memberikan klarifikasi atas surat konfirmasi yang telah kami layangkan pada 11 Mei 2026,” tegas massa dalam pernyataan sikapnya, Rabu (20/5/2026).
Tidak hanya menyoroti dugaan mark up APBD, Mawar juga mengungkap adanya dugaan kejanggalan dalam pembayaran jasa PPPK Paruh Waktu di lingkungan BPBD Kota Tanjungbalai.
