Untuk itu, Pemko Tanjungbalai meminta masukan dan pendampingan dari BPS Sumut agar proses pengumpulan, validasi, dan sinkronisasi data dapat berjalan lebih optimal. Langkah ini diharapkan mampu menghasilkan data statistik yang akurat sehingga kepentingan daerah dalam penghitungan transfer fiskal nasional dapat terakomodasi secara maksimal.
Fadly menegaskan bahwa pembangunan daerah yang efektif harus ditopang oleh data yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah daerah dan BPS menjadi bagian penting dalam menyusun arah pembangunan yang tepat sasaran.
"Kami ingin memastikan setiap kebijakan pembangunan yang dijalankan Pemko Tanjungbalai didasarkan pada data yang valid dan terpercaya. Dengan demikian, perencanaan pembangunan dapat dilakukan secara lebih terukur dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," katanya.
Menurutnya, sinergi yang dibangun bersama BPS Sumut tidak hanya bertujuan menjaga stabilitas fiskal daerah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan visi Tanjungbalai EMAS (Elok, Maju, Agamais, dan Sejahtera) melalui kebijakan pembangunan yang berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat.
"Kolaborasi ini menjadi langkah penting untuk memperkuat fondasi pembangunan Kota Tanjungbalai sekaligus memastikan daerah mampu memperoleh dukungan fiskal yang optimal dari pemerintah pusat," pungkas Muhammad Fadly Abdina.(Yan)
