Ia menilai Posbankum merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan pelayanan hukum yang mudah dijangkau masyarakat.
“Tidak semua persoalan hukum harus berakhir di pengadilan. Melalui Posbankum, berbagai permasalahan dapat diselesaikan secara damai melalui pendekatan restorative justice sehingga mampu menjaga keharmonisan dan rasa keadilan di tengah masyarakat,” ujar Bobby.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara, Ignatius Mangantar Tua Silalahi, dalam laporannya mengungkapkan bahwa hingga saat ini telah terbentuk 6.110 Posbankum di seluruh desa dan kelurahan di Sumatera Utara.
Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat.
Sebagai simbol peresmian Posbankum Desa/Kelurahan se-Sumatera Utara, Menteri Hukum RI bersama Gubernur Sumatera Utara melakukan pemukulan gondang yang disaksikan para kepala daerah dan unsur Forkopimda se-Sumatera Utara.
Usai menerima penghargaan, Plh Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Pusat atas perhatian dan dukungannya dalam memperkuat layanan bantuan hukum di daerah.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Tanjungbalai di bawah kepemimpinan Wali Kota Mahyaruddin Salim berkomitmen penuh mendukung program bantuan hukum agar seluruh masyarakat, terutama kelompok rentan, memperoleh akses keadilan yang mudah, cepat, dan merata.