Kami menghormati hak setiap warga negara untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Namun demikian, pengawasan tersebut hendaknya dilakukan secara objektif, berdasarkan data yang akurat, serta disampaikan dengan itikad baik. Kritik yang dibangun di atas fakta merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Sebaliknya, tuduhan yang tidak didukung bukti dan disebarluaskan kepada publik berpotensi menimbulkan fitnah yang merugikan nama baik seseorang maupun institusi pemerintahan.
Dalam perspektif hukum, setiap orang memiliki hak atas perlindungan kehormatan, martabat, dan reputasinya. Penyebaran informasi yang tidak benar atau informasi yang tidak melalui proses verifikasi yang memadai sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain dapat menimbulkan konsekuensi hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kami mengimbau kepada seluruh pihak agar mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menerima maupun menyebarluaskan informasi di ruang digital. Verifikasi fakta merupakan langkah penting untuk mencegah terjadinya disinformasi yang dapat merugikan individu, institusi, maupun masyarakat luas.
Sebagai Aparatur Sipil Negara, fokus kami tetap pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, pengembangan sumber daya aparatur, serta menjalankan amanah jabatan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Integritas dan kinerja akan selalu dibuktikan melalui pengabdian, kepatuhan terhadap hukum, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.
Demikian klarifikasi ini kami sampaikan untuk meluruskan informasi yang berkembang di tengah masyarakat serta menjaga agar ruang publik tetap diisi oleh informasi yang faktual, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
BKPSDM KABUPATEN TAPANULI TENGAH
"Kritik adalah bagian dari demokrasi, namun penyebaran informasi yang tidak benar bukanlah bagian dari kebebasan yang bertanggung jawab. Kebebasan berpendapat harus selalu berjalan beriringan dengan kejujuran, fakta, dan tanggung jawab."
*JS*