Selain itu, muncul pula istilah "uang kamar", "uang rompi", serta berbagai pungutan harian lainnya yang menurut para sumber dikumpulkan secara rutin.
Meski nominalnya bervariasi, akumulasi dari berbagai pungutan tersebut disebut menjadi beban ekonomi tambahan bagi warga binaan maupun keluarga mereka.
Pengawasan Dipertanyakan
Secara kelembagaan, Kepala Rutan memiliki tanggung jawab dalam memastikan seluruh layanan pemasyarakatan berjalan sesuai aturan, transparan, dan bebas dari praktik penyimpangan.
Karena itu, muncul pertanyaan publik mengenai efektivitas sistem pengawasan internal apabila berbagai dugaan tersebut benar terjadi dan berlangsung dalam kurun waktu yang lama.
Pengawasan berjenjang yang melibatkan pejabat struktural, inspeksi internal, hingga pengawasan dari Kantor Wilayah dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan seharusnya mampu mendeteksi serta mencegah potensi penyimpangan sejak dini.
Namun berulangnya isu serupa menimbulkan kesan bahwa persoalan tersebut belum terselesaikan secara menyeluruh.
Potensi Pelanggaran Hukum
Apabila berbagai dugaan pungutan tersebut terbukti melalui proses pemeriksaan resmi, maka praktik tersebut berpotensi melanggar sejumlah ketentuan hukum.