RAPAT PARIPURNA TANGGAPAN FRAKSI TERHADAP PENDAPAT BUPATI ATAS RANPERDA INISIATIF KAWASAN TANPA ROKOK.
-RAPAT PARIPURNA PANDANGAN UMUM FRAKSI TERHADAP 2 RANPERDA.
Batu Bara.
Indonesia-monitoring.com.
-
Rapat Paripurna Tanggapan Fraksi Terhadap Pendapat Bupati Atas Randepa Inisiatif Kawasan Tanpa Rokok Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi Terhadap 2 Ranperda :
1.Ranperda Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh.
2.Ranperda Tentang Budaya Mengaji di laksanakan pada hari Rabu,tanggal (08 Mei 2024) pada pukul:10.00 wib sampai selesai dan kegiatan ini di laksanakan di ruang Rapat Paripurna DPRD Kab.Batu Bara
Dalam Rapat Paripurna Tanggapan Fraksi Terhadap pendapat Bupati atas Ranperda Inisiatif kawasan tanpa rokok turut hadir wakil ketua DPRD kab.Batu Bara Bapak Ismail Khomari,SS,Pj Bupati Kab.Batu Bara yang diwakilkan Asisten 1 Bapak Rusian Heri,sekretaris DPRD Kab.Batu Bara Bapak Azhar,Spd.,M.pd dan seluruh Anggota DPRD kab.Batu bara serta OPD dan unsur Forkopimda.
DALAM KESEMPATAN INI MASING – MASING FRAKSI MENYAMPAIKAN PANDANGAN UMUMNYA.
PDI PERJUANGAN DALAM PANDANGAN UMUMNYA:
TANGGAPAN FRAKSI PDI PERJUANGAN DPRD KABUPATEN BATU BARA TERHADAP PENDAPAT BUPATI ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF KAWASAN TANPA ROKOK
SECARA UMUM FRAKSI KAMI SEPENDAPAT ATAS SARAN DAN MASUKAN YANG TELAH DISAMPAIKAN OLEH SDR. PJ. BUPATI TERKAIT RANPERDA INISIATIF KAWASAN TANPA ROKOK. DENGAN DIRUMUSKANNYA RANPERDA KAWASAN TANPA ROKOK TERSEBUT MERUPAKAN BENTUK PERHATIAN PEMERINTAH UNTUK MELINDUNGI HAK ASASI MANUSIA DALAM PENANGANAN KESEHATAN TERUTAMA YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PASAL 28H AYAT (1) UNDANG – UNDANG DASAR 1945, UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN SERTA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 109 TAHUN 2012 TENTANG PENGAMANAN BAHAN YANG MENGANDUNG ZAT ADIKTIF BERUPA TEMBAKAU BAGI KESEHATAN, YANG MENGAMANATKAN PELAKSANAAN KAWASAN TANPA ROKOK SEBAGAI JAMINAN TERSEDIANYA LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT KEPADA MASYARAKAT. UNTUK ITULAH MAKA FRAKSI PDI PERJUANGAN MEMBERI TANGGAPAN BAHWA PERLUNYA MENETAPKAN PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.
FRAKSI KAMI BERHARAP SEMOGA PROSES PEMBUATAN PERATURAN DAERAH INI DAPAT BERJALAN DENGAN LANCAR DEMI MEWUJUDKAN KEMAJUAN KABUPATEN BATU BARA SEHINGGA TERCIPTA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.
BERKENAAN DENGAN PANDANGAN UMUM FRAKSI PDI PERJUANGAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH
-
SEBAGAIMANA KITA KETAHUI BAHWA PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH MERUPAKAN INSTRUMEN YANG DIRANCANG UNTUK MENCEGAH TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERMUKIMAN KUMUH PADA PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN LAYAK HUNI SERTA MENINGKATKAN MUTU PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN YANG TERINDIKASI KUMUH MENJADI LAYAK HUNI DI KABUPATEN BATU BARA.
MENANGGAPI RANPERDA TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH FRAKSI KAMI MENDUKUNG RANPERDA INI SEGERA DILAKUKAN PEMBAHASAN LEBIH LANJUT. MENGINGAT PERKEMBANGAN PERMUKIMAN YANG SANGAT PESAT DAN TIDAK DIIMBANGI DENGAN PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA PERMUKIMAN YANG MEMADAI SEHINGGA KONDISI INI SEMAKIN KOMPLEKS DAN MEMERLUKAN PENANGANAN SECARA TERENCANA DAN TERARAH MELALUI PENGATURAN YANG MEMPUNYAI KEKUATAN DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM BENTUK PERATURAN DAERAH SESUAI AMANAT DALAM UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.
YANG DIBACAKAN OLEH : BAPAK RIZAL SYAHREZA
-
FRAKSI GOLKAR DALAM PANDANGAN UMUMNYA:
FRAKSI PARTAI GOLKAR SETELAH MEMBACA, MENCERMATI DAN MENDENGARKAN NOTA PENYAMPAIAN 3 RANPERDA YANG DIBACAKAN PADA SIDANG PARIPURNA SELASA 07 MEI 2024, MAKA FRAKSI PARTAI GOLKAR MEMBERIKAN PANDANGAN UMUM TERHADAP KETIGA RANPERDA INI SEBAGAI BERIKUT :
RANPERDA INISIATIF DPRD TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK
RANPERDA INISIATIF DPRD TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK MERUPAKAN RANPERDA YANG DISUSUN DAN DIUSULKAN OLEH AKD BAPEMPERDA SEBAGAI PENGUSUL ATAUPUN INISIATOR. FRAKSI PARTAI GOLKAR SETELAH MENELAAH DAN MEMBACA DRAFT RANPERDA, MEMAHAMI BAWA RANPERDA INI DISUSUN DENGAN PERTIMBANGAN UNTUK MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN DAN MEMBERIKAN PENGETAHUAN DAN PENGARUH BURUK ASAP ROKOK TERHADAP KESEHATAN. PERTIMBANGAN LAINNYA ADALAH DIPERLUKAN UPAYA PENGENDALIAN PAPARAN ASAP ROKOK TERHADAP KESEHATAN INDIVIDU, MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN. FRAKSI PARTAI GOLKAR JUGA MENGETAHUI DASAR HUKUM PENYUSUNAN RANPERDA INI ADALAH PASAL 52 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 109 TAHUN 2012 TENTANG PENGAMANAN BAHAN YANG MENGANDUNG ZAT ADIKTIF BERUPA PRODUK TEMBAKAU BAGI KESEHATAN, DENGAN ADANYA PERATURAN INI MAKA PEMERINTAH DAERAH MEMILIKI KEWAJIBAN UNTUK MENETAPKAN KAWASAN TANPA ROKOK DI WILAYAHNYA DENGAN PERATURAN DAERAH.
FRAKSI PARTAI GOLKAR DALAM KESEMPATAN INI MEMBERIKAN PANDANGAN SECARA UMUM TERHADAP RANPERDA INISIATIF DPRD TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK SEBAGAI BERIKUT :
FRAKSI PARTAI GOLKAR BERPANDANGAN RANPERDA INI DISUSUN BERTUJUAN UNTUK MELINDUNGI KESHATAN PERSEORANGAN, KELUARGA, MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN DARI BAHAYA BAHAN YANG MENGANDUNG KARSINOGEN DAN ZAT ADIKTIF DALAM PRODUK TEMBAKAU, MELINDUNGI PENDUDUK USIA PRODUKTIF, ANAK, REMAJA, DAN PEREMPUAN HAMIL DARI DORONGAN LINGKUNGAN DAN PENGARUH IKLAN SERTA PROMOSI YANG MENGINISIASI PENGGUNAAN PRODUK TEMBAKAU, MENINGKATKAN KESADARAN DAN KEWASPADAAN MASYARAKAT TERHADAP BAHAYA MEROKOK SERTA MELINDUNGI KESEHATAN MASYARAKAT DARI ASAP ROKOK ORANG LAIN.
FRAKSI PARTAI GOLKAR JUGA MEMANDANG SECARA UMUM TUJUAN UTAMA PENYUSUNAN RANPERDA INISIATIF DPRD TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK INI ADALAH SALAH SATU UPAYA LEMBAGA LEGISLATIF AGAR PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA DAPAT MEMPEROLEH TAMBAHAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) YANG BERSUMBER DARI DBHCT (DANA BAGI HASIL CUKAI TEMBAKAU).
BERDASARKAN PENELAAHAN FRAKSI PARTAI GOLKAR TERHADAP RANPERDA INI SEBAGAIMANA TELAH DIJELASKAN DIATAS MAKA DALAM PANDANGAN UMUM INI FRAKSI PARTAI GOLKAR MENYARANKAN AGAR DALAM PEMBAHASAN NANTI RANPERDA INI MEMPEDOMANI PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN TERBARU, SEPERTI UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TENTANG KESEHATAN DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2023, SERTA MEMASUKAN PENGERTIAN ROKOK ELEKTRONIK/VAPE SEBAGAI BAGIAN DARI JENIS ROKOK YANG ASAPNYA JUGA MEMILIKI DAMPAK TERHADAP KESEHATAN. HAL INI PERLU DILAKUKAN AGAR RANPERDA INI MENGIKUTI PERKEMBANGAN TREND.
RANPERDA BUDAYA MENGAJI DI KABUPATEN BATU BARA
RANPERDA BUDAYA MENGAJI DISUSUN DENGAN PERTIMBANGAN BAHWA UNTUK MEWUJUDKAN VISI DAN MISI KABUPATEN BATU BARA PERLU DILAKUKAN LANGKAH KONKRIT MELALUI PENINGKATAN AKHLAK DAN MORAL YANG MERUPAKAN SALAH SATU PILAR KABUPATEN BATU BARA.
SECARA UMUM FRAKSI PARTAI GOLKAR SETELAH MEMBACA DRAFT RANPERDA BUDAYA MAGHRIB MENGAJI MEMAHAMI BAHWA RANPERDA BERTUJUAN UNTUK MEMPERSIAPKAN GENERASI YANG MEMAHAMI TENTANG POKOK – POKOK AJARAN AGAMA DAN MEMILIKI KARAKTER KEAGAMAAN YANG KUAT. FRAKSI PARTAI GOLKAR JUGA MEMAHAMI BAHWA RANPERDA INI MENGATUR MENGENAI TENAGA PENGAJAR MENGAJI SAMPAI DENGAN KEWAJIBAN DAN HAK TENAGA PENGAJAR, DENGAN KATA LAIN PADA SAAT RANPERDA INI TELAH DI SAHKAN MENJADI PERDA DAN DIIMPLEMENTASIKAN KEPADA MASYARAKAT, PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA MEMILIKI KEWAJIBAN UNTUK MEMBERIKAN HAK TENAGA PENGAJAR MENGAJI SETIAP BULANNYA.
MELALUI PANDANGAN UMUM INI FRAKSI PARTAI GOLKAR MENYARANKAN AGAR RANPERDA INI DIBAHAS OLEH PANITIA KHUSUS ATAU KOMISI YANG MEMBIDANGI KEAGAMAAN, DALAM PROSES PEMBAHASAN NANTINYA FRAKSI PARTAI GOLKAR MENYARANKAN AGAR MATERI YANG DICANTUMKAN DI DALAM PERDA TETAP BERPEDOMAN PADA PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN DAN TIDAK MELAMPAUI BATAS KEWENANGAN PERATURAN DAERAH. SEBAGAIMANA KITA KETAHUI BERSAMA SESUAI AMANAT PASAL 10 UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014, PERIHAL PENGATURAN KEAGAMAAN MERUPAKAN RANAH KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT, BERDASARKAN HAL TERSEBUT MAKA FRAKSI PARTAI GOLKAR MENGINGATKAN KEPADA AKD ATAUPUN PANITIA KHUSUS YANG AKAN MEMBAHAS RANPERDA INI UNTUK LEBIH TELITI DAN BERHATI-HATI DALAM PROSES PEMBAHASAN DAN LEBIH MEMPERHATIKAN MUATAN MATERI YANG TERKANDUNG DALAM RANPERDA AGAR TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ATURAN YANG LEBIH TINGGI.
RANPERDA TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN KUMUH
RANPERDA INI DISUSUN DENGAN PERTIMBANGAN BAHWA SETIAP ORANG BERHAK UNTUK HIDUP SEJAHTERA LAHIR DAN BATIN, BERTEMPAT TINGGAL DAN MENDAPATKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT.
FRAKSI PARTAI GOLKAR JUGA MEMAHAMI BAHWA RANPERDA INI DISUSUN DENGAN TUJUAN UNTUK MENINGKATKAN MUTU KEHIDUPAN DAN PENGHIDUPAN MASYARAKAT MELALUI PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN YANG SEHAT, AMAN, SERASI DAN TERATUR SEHINGGA DIBUTUHKAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN KUMUH.
DARI HASIL PENELAHAAN FRAKSI PARTAI GOLKAR TERHADAP DRAFT RANPERDA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN KUMUH. FRAKSI PARTAI GOLKAR MEMBERIKAN PANDANGAN UMUM SEBAGAI BERIKUT :
RANPERDA INI MERUPAKAN BENTUK UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA UNTUK MENCEGAH BERTUMBUH KEMBANGNYA PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN KUMUH YANG BARU DI BEBERAPA WILAYAH KECAMATAN DI KABUPATEN BATU BARA KHUSUSNYA WILAYAH PESISIR. SELAIN ITU RANPERDA INI AKAN MENJADI PEDOMAN DALAM UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN KUMUH YANG TELAH ADA DAN BERKEMBANGAN DI KABUPATEN BATU BARA. FRAKSI PARTAI GOLKAR MENYARANKAN AGAR RANPERDA INI DIBAHAS MELALUI PANSUS YANG DIBENTUK ATAUPUN OLEH KOMISI YANG MEMBIDANGI.
YANG DIBACAKAN OLEH : BAPAK ROHADI
FRAKSI GERINDRA DALAM PANDANGAN UMUMNYA:
BERDASARKAN PANDANGAN INI, FRAKSI PARTAI GERINDRA MENGUSULKAN AGAR RANPERDA INI UNTUK SEGERA MENJADI PERDA SEHINGGA PELAKSANAAN KAWASAN TANPA ROKOK DAPAT DI REALISASIKAN PADA SELURUH KAWASAN YANG DIATUR DALAM PERDA INI.
DEMIKIAN TANGGAPAN FRAKSI GERINDRA TERHADAP RANPERDA INISIATIF KAWASAN TANPA ROKOK, SEMOGA WARGA KABUPATEN BATU BARA MENJADI LEBIH SEHAT DAN DAPAT MEMATUHI PERDA INI.
SELANJUTNYA KAMI SAMPAIKAN PANDANGAN UMUM FRAKSI GERINDRA TERHADAP RANPERDA TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH.
FRAKSI GERINDRA MENILAI SUBSTANSI DARI PERSOALAN PERMUKIMAN KUMUH PADA UMUMNYA MENCAKUP PADA TIGA SEGI, PERTAMA KONDISI FISIKNYA, KEDUA KONDISI SOSIAL EKONOMI BUDAYA DAN KETIGA KOMUNITAS YANG BERMUKIM DI PERMUKIMAN TERSEBUT.
KONDISI FISIK TERSEBUT ANTARA LAIN TAMPAK DARI KONDISI BANGUNANNYA YANG SANGAT RAPAT DENGAN KUALITAS KONSTRUKSI RENDAH, JARINGAN JALAN TIDAK BERPOLA DAN TIDAK DIPERKERAS, SANITASE UMUM DAN DRAINASE TIDAK BERFUNGSI SERTA SAMPAH BELUM DIKELOLA DENGAN BAIK.
SELANJUTNYA PANDANGAN UMUM FRAKSI GERINDRA TERHADAP RANPERDA TENTANG BUDAYA MENGAJI DI KABUPATEN BATU BARA, FRAKSI GERINDRA MENYATAKAN PERDA MAGRIB MENGAJI DIPERLUKAN UNTUK MENDUKUNG PROGRAM PEMERINTAH YAITU PENINGKATAN AKHLAK DAN MORAL, APALAGI RANPERDA INI KAMI YAKINI JUGA AKAN MEMBERIKAN DAMPAK KEGIATAN YANG POSITIF TERUTAMA BAGI ANAK-ANAK PADA JAM-JAM MAGHRIB TERSEBUT.
FRAKSI GERINDRA DALAM HAL INI BERPANDANGAN, UNTUK MENJALANKAN PERDA INI SECARA MAKSIMAL MAKA PERLU UNTUK LEBIH MAKSIMAL DIPERHATIKAN KESEJAHTERAAN GURU MENGAJI SEHINGGA PERDA INI NATINYA BISA BERJALAN BAIK, SELAIN ITU JUGA MESTI DIKAJI PENGAWASANNYA KARENA RANPERDA TERSEBUT DISEBUTKAN BUDAYA MENGAJI DAN HARAPAN KAMI GEMAR MENGAJI INI BENAR-BENAR MENJADI BUDAYA KHUSUSNYA DI KABUPATEN BATU BARA.
YANG DIBACAKAN OLEH : BAPAK ANDRIYANSYAH , SH
FRAKSI PAN DALAM PANDANGAN UMUMNYA:
TERKAIT MENGENAI TANGGAPAN FRAKSI PAN TERHADAP PENDAPAT BUPATI ATAS NOTA RANPERDA INISIATIF KAWASAN TANPA ROKOK.
SETELAH, MENELITI DAN MENCERMATI PENDAPAT BUPATI TERHADAP NOTA RANPERDA INISIATIF KAWASAN TANPA ROKOK, MAKA FRAKSI PAN MELALUI TANGGAPAN FRAKSI INI INGIN MENYAMPAIKAN BEBERAPA CATATAN YANG HARUS DISIKAPI OLEH PIHAK-PIHAK TERKAIT, SEBAGAI BERIKUT:
SETELAH MENCERMATI DAN MENDENGAR LANGSUNG PENDAPAT BUPATI ATAS NOTA RANPERDA INISIATIF KAWASAN TANPA ROKOK YANG MENYAMBUT BAIK DAN MENGAPRESIASI TERHADAP RANPERDA INISIATIF TERSEBUT, MAKA DENGAN INI FRAKSI PAN JUGA SANGAT MENDUKUNG DAN BERHARAP DENGAN ADANYA RANPERDA INI DAPAT MENJADI MODEL DIDIK MASYARAKAT UNTUK DAPAT BERPERAN AKTIF DALAM MENJAGA KESEHATAN BAGI SESAMA DENGAN TURUT MENDUKUNG TERCIPTANYA KUALITAS UDARA YANG BAIK DENGAN BERPERAN AKTIF SEBAGAI AGEN PERUBAHAN DENGAN IKUT SERTA MENUNJUKAN TINDAKAN NYATA DAN MEMBERIKAN BIMBINGAN DAN ARAHAN TERKAIT REGULASI INI, SEHINGGA TERCIPTANYA MASYARAKAT KABUPATEN BATU BARA SEHAT BEBAS ASAP ROKOK.
FRAKSI PAN BERHARAP DENGAN TERBENTUKNYA PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK INI DAPAT MENINGKATKAN KESADARAN DAN KEWASPADAAN MASYARAKAT KABUPATEN BATU BARA TERHADAP BAHAYA MEROKOK MANFAAT HIDUP TANPA MEROKOK SERTA MELINDUNGI KESEHATAN DIRI SENDIRI ORANG LAIN DAN LINGKUNGAN SEKITAR
TERKAIT MENGENAI PANDANGAN UMUM FRAKSI PAN TERHADAP TERHADAP NOTA PENGANTAR 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN ANGGARAN 2024.
SEBAGAIMANA PIDATO YANG DISAMPAIKAN OLEH SAUDARI PJ.BUPATI KABUPATEN BATU BARA PADA HARI SELASA, 07 MEI 2024, TENTANG NOTA PENGANTAR 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN ANGGARAN 2024, MAKA FRAKSI PAN MEMBERIKAN PANDANGAN UMUM BERKAITAN TENTANG BEBERAPA HAL SEBAGAI BERIKUT :
FRAKSI PAN BERHARAP TERHADAP RANPERDA TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH DAPAT MENCEGAH TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH BARU DALAM MEMPERTAHANKAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN YANG TELAH DIBANGUN AGAR TETAP TERJAGA KUALITASNYA DAN MENINGKATKAN KUALITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH DALAM MEWUJUDKAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN YANG LAYAK HUNI DALAM LINGKUNGAN YANG SEHAT, AMAN, SERASI, DAN TERATUR.
FRAKSI PAN BERHARAP DENGAN ADANYA RANPERDA TENTANG BUDAYA MENGAJI DAPAT MENINGKATKAN MINAT DAN KEMAMPUAN MASYARAKAT DALAM MEMBACA AL-QURAN, MENUMBUHKAN KESADARAN DITENGAH-TENGAH MASYARAKAT AKAN FUNGSI DAN PERANAN AL-QURAN BAGI KEHIDUPAN MANUSIA SEHINGGA AL-QURAN TETAP DIBACA DAN DIPELAJARI SEKALIPUN TETAP TAMAT (KHATAM) DARI TAMAN PENDIDIKAN AL-QURAN SERTA MELESTARIKAN TRADISI MENGAJI DAN MENGKAJI AL-QURAN
YANG DIBACAKAN OLEH : SUPRAYITNO
FRAKSI DEMOKRAT DALAM PANDANGAN UMUMNYA:
TANGGAPAN FRAKSI TERHADAP PENDAPAT BUPATI TERHADAP RANPERDA INISIATIF KAWASAN TANPA ROKOK.
RANPERDA KAWASAN TANPA ROKOK SEBUAH REGULASI YANG DIBUTUHKAN BAGI MASYARAKAT SEIRING DENGAN INDIKATOR PENINGKATAN KUALITAS HIDUP BAGI MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG PROGRAM PEMERINTAH UNTUK MENEKAN ANGKA KEMATIAN AKIBAT ASAP ROKOK DENGAN CARA MERUBAH PERILAKU MASYARAKAT UNTUK HIDUP SEHAT, BERSIH TANPA ASAP ROKOK.
RANPERDA INI JUGA SEBAGAI BENTUK TINDAK LANJUT YANG DIAMANATKAN DALAM UNDANG-UNDANG NO.36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN YANG WAJIB DITINDAKLANJUTI OLEH PEMERINTAH DAERAH.
PERIHAL KAWASAN TANPA ROKOK, KEBIJAKAN TERSEBUT ADALAH HAL YANG DAPAT MEMBERIKAN KEUNTUNGAN EKONOMI SECARA LANGSUNG DAN MENINGKATKAN KESEHATAN MASYRAKAT SEHINGGA MENJADI SANGAT TEPAT JIKA ARAH KEBIJAKAN DAERAH MELALUI PEMBANGUNAN DILAKSANAKAN SALAH SATUNYA MELALUI KAWASAN TANPA ROKOK.
KEBIJAKAN INI PUN TIDAK DIMAKSUDKAN UNTUK MEDISKRIMINASI PARA PEROKOK, HANYA MENGARAHKAN PARA PEROKOK PADA TEMPAT KHUSUS SEHINGGA DAPAT MELINDUNGI ANAK-ANAK,PARA PEROKOK AGAR TAK TERKENA PAPARANYA.
DARI SERANGKAIAN PERMASALAHAN YANG DITIMBULKAN MAKA KAMI FRAKSI DEMOKRAT MENYETUJUI DAN MENGASPRESIASI MENGENAI DIBUATKANNYA ATURAN KAWASAN TANPA ROKOK. SEMOGA MASYARAKAT DAPAT HIDUP SEHAT DAN MENINGKATKAN DERAJAT HIDUP SETINGGI-TINGGINYA.
PANDANGAN UMUM FRAKSI TERHADAP 2 (DUA) RANPERDA YAITU 1.RANPERDA TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PEMUKIMAN KUMUH
KAMI BERPENDAPAT PERLU ADANYA SARANA DAN PRASARANA YANG MENDUKUNG, YAKNI PERLUNYA TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH , SEMENTARA (TPS), DI MASING-MASING KELURAHAN DAN DESA, SELAIN ITU PERLU DRAINASE LINGKUNGAN YANG MAMPU MENGALIRKAN LIMPAHAN AIR HUJAN SEHINGGA TIDAK MENINGGALKAN GENANGAN AIR. DAN DENGAN ADANYA PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PEMUKIMAN KUMUH INI, UPAYA YANG DIALKUKAN PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA AKAN LEBIH MAKSIMAL KARENA TELAH MEMILIKI LANDASAN HUKUM.
2.RANPERDA BUDAYA MENGAJI
KAMI FRAKSI DEMOKRAT MENYAMBUT BAIK DENGAN ADANYA RANPERDA INI. DALAM RANGKA BERTUJUAN MEMPERSIAPKAN GENERASI YANG MEMAHAMI TENTANG POKOK-POKOK AJARAN AGAMA DAN MEMILIKI KARAKTER KEAGAMAAN YANG KUAT. DAN DAPAT MENGAKTIFKAN SELURUH MASYARAKAT BATU BARA YANG BERAGAMA ISLAM BAIK LAKI-LAKI MAUPUN PEREMPUAN DARI USIA ANAK-ANAK, REMAJA DEWASA SAMPAI ORANG TUA MEMPELAJARI DAN MEMBACA ALQUR’AN MULAI PADA MAGHRIB SAMPAI DENGAN WAKTU ISA.
YANG DIBACAKAN OLEH : BAPAK SYAHRIL SIAHAAN, SH
FRAKSI PKS DALAM PANDANGAN UMUMNYA:
DALAM RAPAT PARIPURNA KALI INI, IZINKAN KAMI FRAKSI PKS UNTUK MEMBERIKAN BEBERAPA POIN PANDANGAN TERKAIT 3 RANPERDA YANG MENJADI PEMBAHASAN KITA PADA HARI INI: 1. FRAKSI PKS SANGAT MENGAPRESIASI DIUSULKANNYA 3 RANPERDA INI, BAIK 1 RANPERDA INISIATIF DPRD BATUBARA DAN 2 RANPERDA YANG DIAJUKAN OLEH SAUDARA PJ. BUPATI BATU BARA YAITU RANPERDA TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KWALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH. FRAKSI PKS MEMANDANG BAHWA USULAN TSB MERUPAKAN TURUNAN DARI AMANAH UU NO 1 TAHUN 2011 YANG MERUPAKAN KEWAJIBAN PEMERINTAH UNTUK MELAKUKAN PENCEGAHAN SERTA PENINGKATAN KWALITAS TERHADAP PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN KUMUH, TENTUNYA HAL TERSEBUT AKAN BERDAMPAK TERHADAP KWALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT.
2. TERKAIT RANPERDA TENTANG BUDAYA MENGAJI, FRAKSI PKS SANGAT MENDUKUNG KARENA SEBAGAI WUJUD KOMITMEN PEMERINTAH TERHADAP PENDIDIKAN UNTUK MENCERDASKAN ANAK BANGSA SESUAI DENGAN AMANAH UUD 1945, SELAIN BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCERDASKAN INTELEKTUAL YANG TAK KALAH PENTINGNYA JUGA KECERDASAN SPIRITUAL, SERTA SEBAGAI BENTUK KOMITMEN UNTUK MEMBANGUN DAN MENJAGA KEARIFAN LOKAL.
3. TERKAIT RANPERDA INISIATIF KAWASAN TANPA ROKOK, FRAKSI PKS MEMANDANG POSITIF KARENA BERKAITAN LANGSUNG DENGAN TANGGUNG JAWAB MORAL KITA SELAKU PEMERINTAH DAERAH UNTUK MAJU PALING DEPAN DALAM MENJAGA LINGKUNGAN HIDUP AGAR SENANTIASA LAYAK UNTUK DITINGGALI OLEH KITA DAN GENERASI BERIKUTNYA, BEBAS DARI POLUSI UDARA, RACUN DARI ROKOK BESERTA LIMBAH DARI ROKOK ITU SENDIRI SEPERTI ASAP, ABU DAN LAINNYA. SELAIN ITU, ADANYA ATURAN KAWASAN TANPA ROKOK INI TERUTAMA DI TEMPAT UMUM JUGA SEBAGAI WUJUD NYATA SALING MENJAGA KESEHATAN DAN MENGHORMATI ANTAR
SESAMA PENGGUNA FASILITAS UMUM SEHINGGA SETIAP ORANG DAPAT MERASA NYAMAN DAN AMAN.
DIBACAKAN OLEH : ZULHAM MAULANA, ST
FRAKSI NASDEM DALAM PANDANGAN UMUMNYA :
MELALUI FORUM YANG TERHORMAT INI, IZINKAN FRAKSI NASDEM DPRD KAB.BATU BARA MENGUCAPKAN TERIMAKASIH KEPADA PIMPINAN SIDANG YANG TELAH BERKENAN MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA FRAKSI NASDEM UNTUK MENYAMPAIKAN TANGGAPAN FRAKSI ATAS PENDAPAT BUPATI TERHADAP RANPERDA KAWASAN TANPA ROKOK DAN PANDANGAN UMUM FRAKSI.
UCAPAN TERIMA KASIH JUGA KAMI SAMPAIKAN KEPADA PJ.BUPATI BATU BARA SELAKU PIHAK EKSEKUTIF PEMERINTAH KAB.BATU BARA YANG TELAH MENYAMPAIKAN DUA RANPERDA SEKALIGUS YAITU RANPERDA TENTANG PENCEGAHAN & PENGENDALIAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH SERTA RANPERDA TENTANG BUDAYA MENGAJI DIKABUPATEN BATU BARA. PADA HARI SELASA 07 MEI 2024 KEMARIN, KIRANYA KERJASAMA YANG BAIK ANTARA PIHAK EKSEKUTIF DAN LEGILATIF MERUPAKAN SYARAT MUTLAK DALAM MENJALANKAN AMANAH KONSTITUSI DALAM PEMERINTAHAN KABUPATEN BATU BARA INI.
TANGGAPAN MENGENAI RANPERDA INISIATIF KAWASAN TANPA ROKOK FRAKSI NASDEM DPRD KAB.BATU BARA BERHARAP AGAR PERDA KAWASAN TANPA ROKOK DITUJUKAN DAPAT MENGATUR KAWASAN DIMANA YANG BOLEH MEROKOK ATAU TIDAK BOLEH, FRAKSI NASDEM JUGA DAPAT MENILAI INI ADALAH SEBUAH TEROBOSAN BARU DALAM PRODUK INISIATIF LEGILASLASI DAERAH,SESUAI KEBUTUHAN YANG INGIN DICAPAI DAN KONSISTEN BISA DITAATI DAN DIJALANKAN OLEH SEMUA PIHAK DENGAN BAIK NANTINYA.
SELANJUTNYA SEBAGAIMANA KITA KETAHUI RANPERDA TENTANG PENCEGAHAN & PENGENDALIAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH MERUPAKAN AMANAH DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DIDALAM BUNYI, PASAL 94 AYAT (3) UNDANG-UNDANG TERSEBUT MENYATAKAN BAHWA PEMERINTAH DAERAH DIWAJIBKAN UNTUK MELAKSANAKAN PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH.
PADA PRINSIPNYA FRAKSI NASDEM MENYAMBUT BAIK DENGAN TERBITNYA PERATURAN DAERAH TERSEBUT UNTUK DAPAT MELAKUKAN PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH, BAIK ITU PENINGKATAN INFRASTUKTUR DASAR,PEMBANGUNAN FASILITAS UMUM,SARANA DAN PRASARANA PUBLIK YANG LAYAK SEPERTI AKSES PELAYANAN KESEHATAN, AKSES AIR BERSIH,SANITASI, DRAINASE, KETERSEDIAAN TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH DAN PENGELOLAAN LIMBAH,BAIK LIMBAH RUMAH TANGGA MAUPUN LIMBAH INDUSTRI, SELAIN ITU PERATURAN DAERAH INI KIRANYA DAPAT MENCAKUP PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN,YAITU DENGAN MENINGKATKAN PROGRAM PEMBANGUNAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI ( RTLH ) SEHINGGA MASYARAKAT BATU BARA DAPAT MENEMPATI PERUMAHAN YANG LAYAK HUNI.
SELANJUTNYA TERKAIT DENGAN RANPERDA TENTANG BUDAYA MENGAJI DIKABUPATEN BATU BARA,
FRAKSI NASDEM MENYAMBUT POSITIF ATAS ADANYA PENGAJUAN ATAU INISIATIF PERATURAN DAERAH TERSEBUT YAKNI MERUPAKAN SUATU LANGKAH KONKRIT YANG DIAMBIL PEMERINTAH DAERAH SESUAI YANG DIAMANATKAN UUD 1945 MENYEBUTKAN BAHWA SALAH SATU TUJUAN NEGARA ADALAH MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA YAITU DENGAN PENDIDIKAN , PERATURAN DAERAH TENTANG BUDAYA MENGAJI ADALAH SUATU LANGKAH ATAU PAYUNG HUKUM YANG TEPAT UNTUK MEMBENTUK KARAKTER REMAJA MENJADI PRIBADI YANG SHOLEH DAN SHOLEHAH SEHINGGA DAPAT TERHINDAR DARI PERGAULAN YANG NEGATIF DIZAMAN YANG MODERN ERA TEKNOLOGI SAAT INI, FRAKSI NASDEM JUGA BERHARAP AGAR PERDA TERSEBUT DAPAT TERLAKSANA DENGAN BAIK MELIBATKAN SELURUH STACKHOLDER PEMERINTAHAN DAN MASYARAKAT BATU BARA, SEHINGGA PROGRAM ATAU BUDAYA MENGAJI DI KABUPATEN BATU BARA TERUS BERJALAN BERKELANJUTAN DARI DAHULU SAMPAI ERA SAAT INI.
YANG DIBACAKAN OLEH : IBU DRA. TIURLAN NAPITUPULU
FRAKSI PPP DALAM PANDANGAN UMUMNYA :
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DPRD KABUPATEN BATU BARA SANGAT MENGAPRESIASI TENTANG PERDA INI DIKARENAKAN PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN INI HARUS ASRI, DENGAN KATA LAIN LINGKUNGANNYA HARUS SEHAT ADALAH LINGKUNGAN YANG UDARA, AIR DAN TANAH BERSIH DAN TERBEBAS DARI PENCEMARAN SERTA POLUSI. SERTA UNTUK PENINGKATKAN KUALITAS PERDA INI SALAH SATUNYA ADALAH PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENANAMAN POHON DAN TUMBUHAN DI LINGKUNGAN TEMPAT TINGGAL. PERAN SERTA PERUMDA TIRTA TANJUNG DALAM PENGADAAN AIR BERSIH SANGAT DIHARAPKAN SEBAGAI SARANA PENDUKUNG BAGI KEBERLANGSUNGAN PEMUKIMAN YANG MEMPUNI.
HAL INI SUDAH SANGAT JELAS BAHWA KEGIATAN BUDAYA MENGAJI INI SANGAT DIBUTUHKAN OLEH MASYARAKAT BATU BARA APALAGI SAMPAI DIBUATKAN PERATUARAN DAERAH, FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DPRD KABUPATEN BATU BARA MENDUKUNG SEPENUHNYA KEGIATAN INI, DIKARENAKAN BANYAK GURUGURU YANG TIDAK TERSENTUH OLEH PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA TERUTAMA HAK-HAK PARA MURID SERTA GURU NGAJI. SERTA PERAN ORANG TUA DALAM RANGKA MEMBERIKAN DUKUNGAN DALAM UPAYA MENGGALAKKAN BUDAYA MENGAJI, OLEH KARENA ITU PERLU KESEPAKATAN DAN KESEPAHAMAN SEBUAH BUDAYA ORANG TUA MENGAJI. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DPRD KABUPATEN BATU BARA MENGHARAPKAN KEPADA MASYARAKAT BATU BARA DENGAN KOMITMEN BUDAYA MENGAJI INI MULAI DARI MAGRIB SAMPAI ISA.
RANPERDA INISIATIF TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DILANDASI HUKUM PASAL 52 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 109 TAHUN 2012 TENTANG PENGAMANAN BAHAN YANG MENGANDUNG ZAT ADIKTIF BERUPA PRODUK TEMBAKAU BAGI KESEHATAN SERTA UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023. TUJUAN UTAMA DARI RANPERDA KAWASAN TANPA ROKOK UNTUK MELINDUNGI KESEHATAN PERSEORANGAN, KELUARGA , MASYARAKAT, DAN LINGKUNGAN DARI BAHAYA BAHAN YANG MENGANDUNG KORSINOGEN, ZAK ADIKTIF DALAM PRODUK TEMBAKAU YANG DAPAT MENYEBABKAN PENYAKIT, KEMATIAN DAN MENURUNKAN KWALITAS HIDUP. SERTA FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DPRD KABUPATEN BATU BARA MELIHAT TUJUAN LAIN DARI KAWASAN TANPA ROKOK INI ADALAH MENURUNKAN PEROKOK DAN MENCEGAH PEROKOK PEMULA.
DIBACAKAN OLEH : BAPAK AHMAD BADRI, SH
FRAKSI PBB DALAM PANDANGAN UMUMNYA :
RANPERDA KABUPATEN BATU BARA TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK BUKAN BERMAKSUD UNTUK MELARANG PARA PECANDU ROKOK UNTUK MENGHISAP ROKOK, MELAINKAN UNTUK MEMBATASI RUANG GERAK PECANDU ROKOK AGAR TIDAK MEROKOK DI SEMBARANG TEMPAT, SYUKUR-SYUKUR BISA MENYADARKAN PARA PECANDU ROKOK AGAR SEGERA BERHENTI MEROKOK.
MESKIPUN TELAH BANYAK PESAN YANG DISAMPAIKAN PEMERINTAH TENTANG BAHAYA MEROKOK, KHUSUSNYA ROKOK DAPAT, TETAPI TETAP SAJA DIABAIKAN OLEH PARA PECANDU ROKOK. SEBENARNYA PARA PECANDU PEROKOK SUDAH MENGERTI BAHAYA MEROKOK, TETAPI SANGAT SULIT MENGHENTIKANNYA. JADI PERDA KABUPATEN BATU BARA TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK INI DIBUAT UNTUK MELINDUNGI MEREKA YANG TIDAK MEROKOK TETAPI TERKENA DAMPAK ASAP ROKOK, KHUSUSNYA BAGI ANAK-ANAK DAN BALITA.
RANPERDA KABUPATEN BATU BARA TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK JUGA MERUPAKAN SALAH SATU UPAYA DPRD KABUPATEN BATU BARA UNTUK MENGGALI PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI DANA BAGI HASIL CUKAI TEMBAKAU.
SELANJUTNTA FRAKSI PBB MENGAPRESIASI KINERJA PJ BUPATI BATU BARA YANG TELAH MENYAMPAIKAN RANPERDA KABUPATEN BATU BARA TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PEMUKIMAN KUMUH DAN RANPERDA KABUPATEN BATU BARA TENTANG BUDAYA MENGAJI DI KABUPATEN BATU BARA.
MENYIKAPI RANPERDA KABUPATEN BATU BARA TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN KUMUH, MAKA FRAKSI PBB MENYAMPAIKAN BEBERAPA HAL SEBAGAI BERIKUT :
PERLU DILAKUKAN SINKRONISASI RANPERDA DENGAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI DAN REGULASI LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PERUMAHAM KUMUH DAN PEMUKIMAN KUMUH SEHINGGA TIDAK TERJADI PEMBAHASAN DAN KONSULTASI YANG BERULANG KE PIHAK-PIHAK TERKAIT YANG BERDAMPAK PADA LAMBANNYA PEMBAHASAN RANPERDA TERSEBUT.
SEBAIKNYA RANPERDA INI PERLU MENGATUR, BUKAN HANYA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PEMUKIMAN KUMUH KE DEPANNYA, SEBAIKNYA DAPAT MENGAKOMODIR PENATAAN PERUMAHAN KUMUH DAN PEMUKIMAN KUMUH YANG SUDAH TERJADI.
RANPERDA KABUPATEN BATU BARA TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN KUMUH, PERLU MEMPERTIMBANGKAN BESARNYA BEBAN YANG HARUS DITANGGUNG OLEH MASYARAKAT DAN PENGEMBANG PERUMAHAN KARENA TERLALU BANYAKNYA PERSYARATAN YANG HARUS DIPENUHI SEHINGGA BERDAMPAK PADA KENAIKAN BIAYA UNTUK MEMBANGUN RUMAH DAN MENGEMBANGKAN PEMUKIMAN.
MENYIKAPI RANPERDA KABUPATEN BATU BARA TENTANG BUDAYA MENGAJI DI KABUPATEN BATU BARA, FRAKSI PBB MENDUKUNG SEPENUHNYA DENGAN BEBERAPA MASUKAN, ANTARA LAIN :
PERLU DILAKUKAN REVISI PADA PASAL-PASAL TERTENTU YANG DISESUAIKAN DENGAN KONDISI MASYARAKAT KABUPATEN BATU BARA SERTA SINKRONISASI DENGAN REGULASI YANG ADA.
PERLU DIANTISIPASI AGAR PERDA INI TIDAK MENIMBULKAN BEBAN TAMBAHAN TERHADAP KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA, TETAPI LEBIH MENDORONG KEPADA ORANTUA ANAK DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN ISLAM, KHUSUSNYA MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN BATU BARA UNTUK BERPERAN LEBIH AKTIF.
YANG DIBACAKAN OLEH : EDI SYAHPUTRA, SE
FRAKSI NKB DALAM PANDANGAN UMUMNYA :
BAHWA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TATA KEHIDUPAN KESEJAHTERAAN KABUPATEN BATU BARA YANG BERSIH. DIPERLUKAN ADANYA PENGATURAN DIBIDANG KETERTIBAN UMUM. SALAH SATUNYA, PENATAAN KAWASAN PEMUKIMAN SERTA PERUMAHAN YANG KUMUH MENJADI SALAH SATU TANTANGAN BAGIPEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA. UNTUK ITU, PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA PERLU SEGERA MENETAPKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENINGKATAN PENCEGAHAN TERHADAP PERUMAHAN SERTA PEMUKIMAN KUMUH DENGAN BERDASARKAN AMANAT PERUNDANGUNDANGAN SERTA DESENTRALISASI SEBAGAI ACUAN DALAM PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DIKABUPATEN BATU BARA.
SELANJUTNYA, KEGIATAN MAGHRIB MENGAJI MERUPAKAN BAGIAN DARI BENTUK IBADAH YANG BERTUJUAN UNTUK MENCIPTAKAN REGENERASI YANG MEMAHAMI TENTANG POKOK-POKOK AJARAN AGAMA DAN MEMILIKI KARAKTER KEAGAMAAN YANG KUAT KHUSUSNYA KITA YANG BERAGAMA ISLAM, AGAR PEROGRAM TERSEBUT DAPAT TERLAKSANA , TENTU PERLU ADANYA PAYUNG HUKUM BAGI PEMERINTAH BATU BARA SEBAGAI PEDOMAN PENYELENGGARA BUDAYA MENGAJI YANG MEMBERI DAMPAK POSITIF BAGI PENDUDUK KABUPATEN BATU BARA.
SEBAGAI BENTUK KOMITMEN UNTUK DAPAT MELAKSANAKA KETENTUAN INI PENTINGNYA PEMERINTAH DAPAT MENJABARKAN LEBIH LANJUT TENTANG 2 ( DUA ) RANPERDA TERSEBUT. UNTUK ITU FRAKSI NURANI KARYA BANGSA MEMBERIKAN PANDANGAN UMUM TERKAIT BEBERAPA HAL AGAR DAPAT MENJADI EVALUASI DALAM PEMBAHASAN ANTARA LAIN SEBAGAI BERIKUT;
1. MENGENAI PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH. FRAKSI NURANI KARYA BANGSA MENILAI. PENANGANAN PEMUKIMAN DAN PERUMAHAN KUMUH, TIDAK HANYA SEKEDAR MELAKUKAN PERBAIKAN TERHADAP KONDISI KEKUMUHAN YANG TERJADI SAAT INI, NAMUN YANG TERPENTING ADALAH, DENGAN CARA APA KITA DAPAT MENDORONG PROGRAM BARU, SEHINGGA DAPAT TERBENTUKNYA RENCANA AKSI YANG DAPAT MENCEGAH BERTAMBAH MUNCULNYA PEMUKIMAN SERTA PERUMAHAN KUMUH YANG BARU.
2. KAMI JUGA BERPENDAPAT, TEKNIS YANG PERLU DILAKUKAN ADALAH PEMBENTUKAN KAPASITAS KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT, YANG NANTINYA DAPAT MELAKUKAN PENYULUHAN MELALUI SOSIALISASI DAN DISEMINASI YANG BERTUJUAN MEMBERIKAN PETUNJUK KEPADA MASYARAKAT TENTANG PENCEGAHAN TUMBUHNYA PEMUKIMAN DAN PERUMAHAN KUMUH YG BARU.
3. KEMUDIAN GERAKAN MAGRIB MENGAJI MERUPAKAN PROGRAM YANG MEMBUDAYAKAN TRADISI MEMBACA ALQURAN, DENGAN INI KAMI MEMINTA KEPADA PEMERINTAH BATU BARA, GERAKAN MAGRIB MENGAJI INI DIHARAPKAN MAMPU MENJADI BUDAYA DAN CIRI KHAS MASYARAKAT KABUPATEN BATU BARA, KAMI JUGA MENGHARAPKAN PROGRAM INI BISA MENJADI WARISAN DAN MEMBAWA DAMPAK POSITIF KHUSUSNYA BAGI ANAK-ANAK WARGA BATU BARA, APALAGI DUNIA KITA SEKARANG DIHADAPKAN DENGAN GEMPURAN THEKNOLOGI DAN ERA DIGITALISASI TERHADAP REALITA PENGGUNA GADGET SAAT INI. UNTUK ITU PERLU ADANYA SEBUAH GERAKAN TERSTRUKTUR YANG DIDUKUNG OLEH ASPEK HUKUM DEMI TERCIPTANYA BUDAYA MAGRIB MENGAJI DI KABUPATEN BATU BARA.
SELANJUTNYA TANGGAPAN FRAKSI TERHADAP RANPERDA INISIATIF KAWASAN TANPA ASAP ROKOK YANG DISINGKAT (KTR) ADALAH SEBUAH REGULASI YANG DIBUTUHKAN BAGI MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG PEROGRAM PEMERINTAH UNTUK MENEKAN ANGKA KEMATIAN AKIBAT ASAP ROKOK. REGULASI INI BUKANLAH UNTUK MENOLAK KEBERADAAN TEMBAKAU DIKABUPATEN BATU BARA, NAMUN SEBAGAI LANGKAH MELOKALISIR PENGGUNAANYA, DENGAN MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS SERTA MENGOPTIMALKAN KUALITAS UDARA YANG SEHAT BERSIH TANPA ASAP ROKOK SEHINGGA DAPAT MERUBAH PERILAKU MASYARAKAT UNTUK HIDUP SEHAT, KEMUDIAN, RANPERDA INI JUGA SEBAGAI BENTUK TINDAK LANJUT YANG DIAMANTKAN DALAM UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN YANG WAJIB DITINDAKLANJUTI OLEH PEMERINTAH DAERAH DEMI MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT DARI PENGARUH BURUK ASAP ROKOK. KEMUDIAN, PERRTIMBANGAN LAIN YANG MELATARBELAKANGI PENYUSUNAN RANPERDA INI ADALAH BAHWA PERILAKU MEROKOK DAN PAPARAN ASAP ROKOK MEMPUNYAI EFEK NEGATIF BAGI KESEHATAN DAN KUALITAS HIDUP, SEHINGGA SEHINGGA DIPERLUKAN PENGENDALIAN PENGGUNAAN ROKOK TERHADAP KESEHATAN INDIVIDU MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN.
YANG DIBACAKAN OLEH BAPAK : H.ROHADI,SP
(Edo.R)
