Lahat.Indonesia-monitoring.com Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lahat melalui Komisi IV menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait video viralnya di media sosial yang memuat dugaan kesalahpahaman antara keluarga pasien RSUD Lahat dengan pihak rumah sakit. Video tersebut menimbulkan kegaduhan masyarakat dan memunculkan berbagai anggapan negatif terhadap pelayanan kesehatan, Senin (29/12/2025). RDP dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Lahat, Nanda Vinola Harahap, didampingi anggota Komisi IV lainnya yakni Harlin, Balkisri, Sumiyati, Hendri, Sri Marhaeni, dan Marwan Ardiansyah. Dalam rapat tersebut juga dihadirkan pihak keluarga pasien almarhum Safa Az-Zahra, yang diwakili oleh kakak kandung almarhum Randi Pertama serta bibi almarhum Novi. Sementara dari pihak RSUD Lahat hadir Plt Direktur RSUD Lahat Dr. Dina Ekawati, SP.PA, beserta staf, dokter, dan perawat yang bertugas saat kejadian terjadi. Sejak awal, RDP berlangsung dalam suasana cukup tegang. Baik pihak keluarga pasien maupun pihak RSUD Lahat sama-sama mempertahankan pandangan dan argumen masing-masing. Perdebatan tak terhindarkan, mencerminkan adanya perbedaan persepsi yang cukup mendalam terkait kronologi dan penanganan pasien. Permintaan maaf yang telah disampaikan oleh pihak keluarga pasien dalam forum tersebut belum menemukan titik temu dengan pihak tenaga medis. Kedua belah pihak masih bertahan pada pendiriannya, yang dinilai menunjukkan belum terbangunnya komunikasi yang efektif, empatik, dan humanis antara rumah sakit dan keluarga pasien, terutama di tengah situasi duka. Di sisi lain, keberadaan papan bunga dukungan kepada tenaga kesehatan turut menjadi sorotan dalam rapat. DPRD menilai bahwa ekspresi solidaritas tersebut hendaknya dikelola secara bijaksana agar tidak menimbulkan kesan kurang peka terhadap perasaan keluarga pasien yang tengah berduka. Selain itu, rencana pihak RSUD Lahat untuk menempuh jalur hukum juga mendapat perhatian khusus dari DPRD. Menurut DPRD, langkah hukum perlu dipertimbangkan secara matang dan seimbang, serta harus dibarengi dengan evaluasi internal yang menyeluruh. DPRD menegaskan bahwa tanpa evaluasi terhadap kualitas pelayanan, pola komunikasi krisis, serta pendekatan kemanusiaan dalam kondisi darurat, langkah hukum justru memungkinkan peningkatan persoalan utama yang menjadi perhatian publik. Dalam wawancara sesi terpisah, pihak keluarga pasien menyampaikan bahwa sebelum RDP diadakan, keluarga telah bermufakat untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan. Namun hingga RDP berlangsung, pihak keluarga mengaku belum menerima keputusan atau kejelasan sikap dari manajemen RSUD Lahat.
Sementara itu, Plt Direktur RSUD Lahat Dr. Dina Ekawati, SP.PA, saat ditemui media setelah RDP, memilih untuk tidak memberikan pernyataan atau tanggapan terkait hasil rapat tersebut.
RDP
ini diharapkan menjadi langkah awal bagi semua pihak untuk membuka ruang dialog yang lebih konstruktif, demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan serta mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap penyelesaian persoalan.
Johan Karim
