Isu lingkungan ini juga dikaitkan dengan kebijakan efisiensi anggaran, termasuk Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang penghematan belanja perjalanan dinas. Louis menilai, potensi efisiensi tersebut seharusnya dapat dialihkan untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah dan pengawasan kualitas air tanah di sekitar TPA.
Beberapa langkah yang diusulkan antara lain:
* Audit kualitas air tanah di Distrik Iwaka.
* Pemasangan HDPE geomembrane dan pembangunan instalasi pengolahan air lindi permanen.
* Penanganan banjir di wilayah Kebun Sirih yang kerap diusulkan dalam forum Musrenbang.
Menurutnya, perencanaan pembangunan tidak boleh berhenti pada dokumen formal, tetapi harus diterjemahkan menjadi aksi nyata yang terukur.
## DPRK Diminta Turun Tangan
Sorotan juga diarahkan kepada Pansus Air Bersih DPRK Mimika agar melakukan pengawasan lebih serius terhadap persoalan lingkungan, khususnya dampak TPA terhadap kesehatan warga.
Louis menegaskan bahwa pembangunan ekonomi dan program nasional tidak boleh mengesampingkan aspek ekologis. Ia mengingatkan bahwa kualitas lingkungan berpengaruh langsung terhadap kualitas hidup generasi mendatang.
“Mimika Rumah Kita bukan sekadar slogan. Rumah yang layak adalah rumah yang menjamin warganya menghirup udara bersih dan mengakses air yang aman,” tegasnya.
## Alarm bagi Perencanaan Pembangunan
Kritik ini menjadi pengingat bahwa penyusunan RPJMD 2025–2029 bukan hanya soal target angka pertumbuhan dan indikator makro. Aspek lingkungan hidup, pengelolaan sampah, serta perlindungan sumber air harus menjadi prioritas strategis dalam dokumen pembangunan daerah.
Dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang besar, publik berharap keberanian ekologis pemerintah daerah diwujudkan dalam kebijakan konkret, bukan sekadar narasi administratif.
Isu TPA Iwaka kini menjadi ujian konsistensi antara visi pembangunan dan realitas di lapangan—apakah Mimika akan memilih perbaikan sistem yang berkelanjutan, atau membiarkan persoalan lingkungan terus menjadi bom waktu bagi kesehatan masyarakat.
