Siantar,Indonesia Monitoring.com
Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn menghadiri Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), di Grand City Hall Medan, Rabu (01/07/2026). Kehadiran Wesly merupakan wujud komitmen Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar guna mempererat dan memperkuat sinergi antar pemerintah kota, sekaligus menyusun strategi bersama menghadapi berbagai tantangan pembangunan perkotaan di Indonesia.
Usai pembukaan Rakernas, Wesly menyampaikan partisipasi Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar dalam Rakernas APEKSI merupakan langkah penting untuk memperluas kolaborasi, sekaligus menyerap berbagai praktik terbaik yang telah diterapkan di kota masing-masing.
“Rakernas APEKSI menjadi forum strategis untuk saling belajar, memperkuat kerja sama, dan menjadi adopsi ragam inovasi yang dapat diimplementasikan di daerah masing-masing, khususnya Pematangsiantar,” terang Wesly.
Wesly juga mengatakan, Pemko Pematangsiantar berkomitmen terus meningkatkan kualitas mutu pelayanan publik yang prima, memperkuat tata kelola pemerintahan, sekaligus mendorong pembangunan berkelanjutan melalui kolaborasi antardaerah.
Rakernas XVIII APEKSI tahun ini dilaksanakan di tengah tantangan besar yang dihadapi pemerintah daerah. Sepanjang tahun 2025, pemerintah kota di Indonesia menghadapi tekanan akibat kebijakan efisiensi anggaran sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Kebijakan tersebut berdampak pada penyesuaian belanja daerah, sehingga banyak pemerintah kota harus melakukan efisiensi dalam pelaksanaan program pembangunan.
Di sisi lain, meningkatnya frekuensi bencana alam sepanjang tahun 2025 semakin mempertegas pentingnya membangun kota yang tangguh. Kejadian bencana, terutama banjir dan tanah longsor, telah menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat besar, merusak infrastruktur, mengganggu distribusi barang, hingga memengaruhi ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat.
Kondisi tersebut menjadi dasar penyelenggaraan Rakernas XVIII APEKSI yang menitikberatkan pada penguatan kapasitas pemerintah kota dalam membangun kota tangguh, baik dari sisi fiskal, perencanaan pembangunan, ketahanan pangan, pelayanan publik maupun ketahanan sosial. Melalui penguatan sistem pemerintahan daerah, diharapkan setiap kota mampu menjadi fondasi utama dalam mendukung Indonesia yang maju, mandiri, dan berdaulat.
