Sebagai contoh, Eri menyinggung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, keterlibatan pemerintah kota menjadi faktor penting dalam memastikan program tersebut berjalan sesuai sasaran.
"Ketika kami dilibatkan, seluruh wali kota ini untuk memastikan siapa yang berhak menerima itu tanggung jawabnya wali kota. Setelah itu SPPG semua berjalan, itu tugas kami sebagai kepala daerah, sebagai kepanjangan tangan dari presiden," katanya.
Berbagai pembahasan dalam Rakernas mencakup penguatan ketahanan fiskal daerah, penataan kebijakan ASN, percepatan pembangunan infrastruktur, transformasi digital pemerintahan, pengelolaan lingkungan dan persampahan, ketahanan pangan, penguatan ekonomi lokal, penataan ruang dan kerja sama antardaerah, penguatan kepastian hukum, hingga peningkatan partisipasi generasi muda dalam pembangunan kota.
Melalui sidang pleno, seluruh pemerintah kota yang hadir kemudian menyepakati 10
rekomendasi Rakernas XVIII APEKSI, yaitu: Penguatan kapasitas fiskal dan reformasi hubungan keuangan pusat-daerah; Penataan kebijakan ASN, PPPK, dan fleksibilitas belanja daerah; Penguatan tata kelola program strategis nasional di daerah; Percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah; dan Transformasi tata kelola pemerintahan dan digitalisasi layanan publik.
Kemudian, Penguatan ketahanan lingkungan dan kota berkelanjutan; Penguatan ekonomi lokal dan pembangunan inklusif; Penguatan tata ruang, kerja sama daerah, dan pembangunan kewilayahan; Penguatan advokasi hukum dan kepastian regulasi; serta
Pelibatan generasi muda dalam pembangunan kota secara berkelanjutan.
Direktur Eksekutif APEKSI Alwis Rustam, menyampaikan rekomendasi tersebut
merupakan hasil konsolidasi berbagai forum dan pembahasan selama Rakernas.
