“EWS tidak hanya membaca perubahan harga, tetapi juga memperhitungkan andil inflasi, sehingga prioritas intervensi dapat diarahkan pada komoditas yang paling berdampak terhadap inflasi. Dengan pendekatan ini, TPID dapat menyusun strategi yang lebih tajam, misalnya membedakan komoditas dengan kenaikan harga tinggi namun andil kecil, dan komoditas dengan kenaikan moderat namun andil besar,” tuturnya.
Ia juga mengatakan, Model ALPS atau Alert for Price Spikes digunakan untuk mendeteksi potensi lonjakan harga dengan membandingkan harga aktual terhadap harga estimasi atau harga normal. Pendekatan ini memperhitungkan tren jangka panjang, pola musiman, serta deviasi harga sehingga abnormalitas harga dapat diidentifikasi secara lebih objektif.
“Dalam konteks TPID, ALPS dapat menjadi instrumen pendukung agar pengambilan keputusan pengendalian inflasi dilakukan lebih cepat dan berbasis indikator yang terukur,” ungkapnya.
Hasil pengolahan EWS melalui Python dapat menghasilkan grafik dan indikator harga yang memudahkan identifikasi status komoditas, apakah masih normal atau mulai menunjukkan sinyal risiko. Visualisasi data membantu TPID membaca pergerakan harga secara lebih sederhana, sehingga informasi teknis
dapat diterjemahkan menjadi rekomendasi kebijakan yang operasional.
“Ke depan, penguatan EWS diharapkan tidak hanya menjadi alat monitoring, tetapi juga menjadi dasar pelaksanaan operasi pasar, Gerakan Pangan Murah, sidak pasar, dan komunikasi publik. Pemerintah Kota Pematangsiantar juga telah menginisiasi EWS inflasi melalui portal TPID sebagai sarana pemantauan dan publikasi perkembangan harga. Sinergi antar-OPD menjadi kunci, mulai dari input data oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pengelolaan informasi oleh Diskominfo, hingga tindak lanjut kebijakan oleh TPID. Dengan tata kelola data yang baik, EWS dapat menjadi instrumen bersama untuk memastikan intervensi pengendalian inflasi dilakukan tepat waktu, tepat sasaran, dan mudah dikomunikasikan kepada masyarakat,” tukasnya. (S.Sitorus).
I
