Tanjungbalai,Indonesia Monitoring.com
Kontraktor juga manusia yang memiliki keluarga, namun pemerintah kota Tanjungbalai seolah olah tutup mata dengan permasalahan pembayaran pekerjaan yang sudah terselesaikan ditahun 2024, yang akhirnya para kontraktor dikejar kejar hutang dan keperluan rumah tangganya terbengkalai.
Hal itu di ucapkan Rizky Simatupang selaku ketua umum Perhimpunan Aktivis Muda Indonesia (PAMI), yang tergabung di dalam Koalisi Tim Hanif didepan gerbang kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Tanjungbalai, Selasa (15/7/2025)
Ia juga menyatakan bahwa pemerintah kota Tanjungbalai harus bertanggungjawab, sebab para kontraktor sudah menyelesaikan pekerjaannya hampir setengah tahun, namun sampai saat ini para kontraktor tidak kunjung menerima haknya
-
"Sudah hampir setengah tahun pekerjaan pembangunan yang dikota Tanjungbalai, namun sampai saat ini Abang Abang kontraktor tidak menerima hasil dari pekerjaannya, mereka juga punya keluarga yang harus ditanggung dari hasil pekerjaannya, mungkin pendidikan, makan dan kesehatannya",teriaknya
Pantauan di lapangan masa aksi diterima oleh H Teddy Erwin selaku anggota DPRD kota Tanjungbalai dari partai PKB, dan mengajak masa aksi untuk masuk ke aula untuk diskusi dalam menyikapi permasalahan
"Terima kasi adik adik dari Tim Hanif yang berjuang untuk menyelesaikan permasalahan saudara saudara kita para kontraktor yng saat ini kita tahu sangat miris, namun marilah kita masuk kedalam berdiskusi mencari solusinya",ucap Teddy Erwin
Sesampainya di Aula DPRD kota Tanjungbalai, masa aksi diterima anggota dewan yakni Ilham Fauzi selaku pimpinan rapat, Teddy Erwin, Dedy Sanatra, Mas Budi Panjaitan, Nuriana Silaban, Nessy Hanura dan Hj Hartati, untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP)
Saat Andrean Hanif, selaku ketua Tim Hanif diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya, Ia menegaskan agar para anggota DPRD yang hadir untuk mendesak pemerintah kota supaya melakukan pembayaran hutang terhadap kontraktor dibayarkan seratus persen, sebab ia menyebutkan para kontraktor mungkin menyelesaikan pekerjaannya bukan hanya memakai uang pribadi, sehingga saat ini Hanif menduga para kontraktor dikejar kejar hutang oleh para pemasok bahan.
"Kepada bapak dewan yang terhormat selaku wakil rakyat, kami mohon untuk mendesak pemerintah kota menyelesaikan pembayarannya seratus persen, jangan seperti yang kami dengar untuk di angsur 30 persen, sebab kami tahu para kontraktor menyelesaikan pekerjaannya bukan hanya memakai uang pribadi tapi berhutang kepada penyedia",tegas Hanif
Dari kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP), para anggota DPRD yang hadir akan segera menyampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk melakukan pembahasan di Badan Anggaran (Banggar), supaya mendapatkan solusi bagi para kontraktor
"Kami sangat prihatin terhadap permasalahan saudara saudara kita para kontraktor, namun karena kami bukanlah pengambil kebijakan, namun kami akan segera menyampaikan persoalan ini kepada pimpinan untuk segera dilakukan pembahan di badan anggaran (Banggar) agar persoalan saudara kita para kontraktor mendapatkan solusi", ucap Ilham Fauzi di penutup rapat dengar pendapat.(Yan)
